Daerah

Otoritas Akui Banyak Transportasi Penyeberangan di Danau Toba Tidak Sesuai SOP

PARLEMENTARIA.COM– Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba menilai, transportasi penyeberangan di Danau Toba, rata-rata dilakukan tidak sesuai dengan Strandar Operasional Prosedur atau SOP Sehingga, tidak memiliki data penumpang atau manifes.

Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan, Umum, dan Publikasi Publik Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba, John M Situngkir menyikapi insiden tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba, Senin kemarin, 18 Juni 2018.

“Harusnya, naik kapal terlebih dahulu membeli tiket dengan disertai asuransi. Jadinya, manifesnya ada. Kalau Ferry di Danau Toba, sudah memiliki tiket dan menjalani pelayaran sesuai dengan standar pelayaran,” ucap John, Selasa (19/6) pagi.

Dikatakan, selama ini, untuk kapal motor milik usaha perorangan jauh dari standar pelayaran. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi untuk menerapkan standar pelayaran di Perairan Danau Toba.

“Kapal-kapal milik masyarakat tidak sesuai SOP. Umumnya kapal milik masyarakat itu terbuat dari kayu. Saya naik kapal itu, kemudian berlayar. Saat berlayar itu, baru ditarik biayanya dan dikasih karcisnya (tiket). Seharusnya, sebelum berangkat sudah didata penumpang melalui tiket,” jelas John.

Ditegaskan, insiden KM Sinar Bangun menjadi pelajaran semua pihak jasa transportasi di Danau Toba, untuk memikirkan keselamatan penumpang. Bukanya, hanya mencari keuntungan semata tetapi harus disertai dengan strandar operasional penyeberangan di Perairan Danau Toba.

“Kalau Kementerian Pariwisata umumnya sudah melakukan sosialisasi bersama dengan Kementerian Perhubungan, termasuk Kapal Ferry sendiri. Antisipasinya, untuk tertata lebih baik transportasinya di Danau Toba,” demikian John M Situngkir. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top