Pengawasan

Ombudsman Kritik Penggunaan Body Scanner Bandara Soekarno-Hatta

PARLEMENTARIA.COM– Ombudsman mengkritik penggunaan body scanner dengan pemilihan acak calon penumpang. Malah lembaga itu meminta dibuatkan standar penggunaan body scanner.

“Dasarnya apa penggunanya ke penumpang secara random?” kata anggota Ombudsman, Adrianus Meliala kepada wartawan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Ninik Rahayudi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (19/6).

Petugas mengatakan tidak semua penumpang diperiksa dengan body scanner. Penumpang dipilih secara acak oleh petugas untuk melewati body scanner.

Karena itu, Ombdusman meminta pihak bandara mengevaluasi penggunaan body scanner. Standar penggunaan body scanner diminta diperjelas. “Jangan sampai mengambil random berbasis pendekatan penampilan atau dia berasal dari mana. Harus ada penjelasan basis randomnya, sehingga terhindar dari melabel orang lain,” ujar Adrianus.

Sementara itu, Ninik Rahayu mengatakan perlu diatur standar penggunaan body scanner. Penumpang harus mengetahui alasan pemeriksaan dengan body scanner. “Jadi perlu diatur penggunaannya karena saat digunakan ada manfaat terutama memeriksa narkoba yang kita suka kecolongan,” ujar Ninik.

Dalam sidak, Ombudsman mengapresiasi pelayanan di Terminal III Bandara Soetta. Sistem digital yang diterapkan harus membantu pelayanan calon penumpang meski masih ada yang tidak berfungsi optimal. “Tadi ada layar monitor yang tak berfungsi atau loadingnya masih lama dan ini dijanjikan diperbaiki dalam rangka Asian Games,” kata Adrianus.

Ya, Ombudsman melakukan sidak ke sejumlah tempat pelayanan publik di Jakarta untuk memastikan layanan tetap melayani secara optimal di hari libur Lebaran.

Di Bandara Soeta, kedua Komisioner ini mendatangi posko terpadu dan bagian informasi Bandara Soeta. Lalu, dilanjutkan sidang ke Pos PAM Terminal I. “Bagaimana kesiapan bagian informasi. Beberapa kami lihat, penumpang merasa senang enggak ada delay. Hampir semua maskapai on schedule. Tenaga kesehatan, dokter dan para medis juga,” ujar Ninik.

Yang menjadi catatan ombudsman, tidak ada intensif untuk maskapai yang melakukan penerbangan ekstra. Sehingga, harus ada penekanan biaya untuk tiket pesawat. “Mungkin perlu meminta pada maskapai kompensasi. Tidak menaikkan harga tiket,” demikian Nanik Rahayu. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top