Polhukam

Neta S Pane: Langkah Bluder Mendagri, Kekalahan Buat Perwira Pilkada Serentak

PARLEMENTARIA.COM– Dilantiknya jenderal polisi aktif menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat tidak hanya langkah blunder yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tetapi juga dapat berdampak kepada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah.

Penilaian itu dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta
S Pane dalam keterangan persnya kepada Parlementaria.com, Selasa (19/6) menanggapi dilantiknya Komisaris Jenderal (Komjen) Mochamad Iriawan oleh Mendagri di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/6).

Dari penelusuran IPW di sejumlah daerah dimana Pati Polri ikut Pilgub, muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri.

Bahkan berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian.

Kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui tersebut mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018.
“Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi ‘pemaksaan’ Pati Polri menjadi Pjs Gubernur Jawa Barat,” kata Neta.

Seharusnya, lanjut Neta, dalam proses Pilkada Polri jangan mau ditarik-tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri segala.

Ada pun keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018, jelas Neta, sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. Namun, akibat ada kasus Pjs Gubernur Jawa Barat tersebut, semua polisi yang ikut Pilkada bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai.

Menurut Neta, IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik- tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu, termasuk membiarkan Pati Polri dijadikan Pjs Gubernur di Jawa Barat.

Hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya yang didapat Polri. Sebagai institusi penegak hukum, Polri seharusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai plt gubernur adalah tindakan yang melanggar undang-undang kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan. “Bagaimana Polri bisa dipercaya rakyat jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undang.”

Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Plt Gubernur Jawa Barat. Tetapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018. Fenomena ini yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Plt Gubernur Jawa Barat.

Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut-ikutan main politik politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018.

“Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian,” demikian Neta S Pane. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top