Pengawasan

Tjahjo Lantik Irawan Pjs Gubernur Jawa Barat, PD Dorong Hak Angket

PARLEMENTARIA.COM– Penunjukan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen), M Iriawan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Bara terus menunai protes dari sejumlah wakil rakyat di parlemen.

Bahkan mereka mencap penguasa pembohong karena pemerintah melalui Menkopolhukam, Wiranto diketahui membatalkan semua unsur Polri mengisi posisi penjabat gubernur (Pjs) Jawa Barat.

Namun, kenyataannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik M Irawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat dengan alasan demi Pilkada dan Pemilu 2019.

Ketua DPP Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, setiap kebijakan pemerintah mestinya melihat aspirasi rakyat yang pernah menolak usulan perwira tinggi Polri menjadi Pjs Gubernur Jabar.

“Hari ini ternyata pemerintah tidak mendengar suara rakyat, melawan kehendak rakyat, dengan melantik M Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jabar. Bisa diindikasikan ada kebohongan publik yang dilakukan pemerintah,” kata Didik dalam keterangan yang diterima Parlementaria.com, Senin (18/6).

Dingatkan, pemerintah mesti bisa merujuk aturan secara konstitusional dengan memperhatikan suara rakyat. Atas kebijakan itu, Fraksi Demokrat akan menyerukan penggunaan hak angket di DPR terkait polemik Komjen Iriawan jadi PJ Gubernur Jabar.

Menurut dia, pemerintah harus dikoreksi dalam persoalan ini. “Kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat dan DPR RI untuk menggunakan hak angket guna mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah,” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR RI itu.

Ditekankan, pemerintah harus bijak dan peka dalam mengeluarkan kebijakan agar tak memunculkan polemik. Hal ini mengingat tahun politik dengan rangkaian Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pemerintah diingatkan agar tak mencederai demokrasi.

“Tentu ini akan membawa dampak serius terhadap pelaksanaan demokrasi. Pelanggaran UU yang akan mencederai demokrasi dan kehendak rakyat,” lanjut Didik.

Didik juga menyoroti polemik ini tidak bisa dilepaskan dengan merujuk UU karena pemerintah diindikasikan melanggar tiga UU yaitu UU No: 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No: 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No: 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi terhadap tiga UU sekaligus, bisa dikatakan suatu skandal besar dalam konteks tata kelola pemerintahan dan bernegara,” kata wakil rakyat yang anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Alasan penunjukan Iriawan ditegaskan demi kepentingan tiga momen penting politik, yaitu Pilkada Jawa Barat 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden tahun 2019

Dia menekankan tugas Iriawan bukan untuk urusan politik praktis. Namun, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada ketiga hajatan politik tersebut.

“Kuncinya, beri pelayanan masyarakat dengan baik. Urusan pilkada itu tanggung jawab bersama, keamanan sudah disiapkan dari tingkat Polri sampai Danramil; melibatkan juga tokoh adat, agama,” kata Tjahjo seusai pelantikan Iriawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/6). (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top