Pengawasan

Pelantikan Irawan Pjs Gubernur Jawa Barat, Fadli: Pemerintah Tipu Rakyat

PARLEMENTARIA.COM– Pelantikan Komisaris Jendral (Komjen) Polisi, M Iriawan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mendapat reaksi keras dari masyarakat serta sejumlah wakil rakyat di parlemen.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai, penunjukan M Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat bertolak belakang dengan pernyataan Menko Polhukam, Wiranto sebelumnya. Bahkan, sebagaimana cuitannya Senin (18/6), Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menulis; Pemerintah menipu rakyat.

Beberapa waktu bulan lalu Wiranto disebut-sebut mau mengubah usulan penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi pejabat gubernur. Inilah yang menjadi alasan Fadli Zon menyebut pemerintah menipu rakyat.

”Saya akan ikut dukung agar DPR RI menggunakan hak angket pengangkatan Pjs Gubernur Jawa Barat. Pengangkatan ini berpotensi melanggar UU dan telah menipu rakyat,” demikian cuitan Fadli Zon.

Sebagaimana viral di media sosial (Senin, 18/6), beredar undangan jumpa pers yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) yang intinya akan menyatakan penolakan atas dilantiknya Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat.

Pelantikan ini menurut undangan yang mengatasnamakan FUIB itu, terkesan dipaksakan Kemendagri dan syarat kepentingan. Pelantikan Iriawan dilaksanakan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/6).

Iriawan adalah mantan Kapolda Metro Jaya dan terakhir menjabat Sekertaris Utama Lemhanas. “Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/B tahun 2018 Tanggal 8 Juni 2018,” ucap Tjahjo yang juga politisi partai penguasa tersebut.

Wacana penunjukan M Iriawan menjadi Pjs Gubernur Jawa Barat sempat muncul beberapa waktu lalu, dan mendapat reaksi keras dari masyarakat, terutama kelompok Islam.

Wacana penunjukan ini seperti isu yang berkembang, erat kaitannya dengan Pilkada Jawa Barat di mana dicurigai untuk memenangkan pasangan Cagub/Cawagub tertentu, bahkan ada yang menyebut untuk memenangkan pasangan yang diajukan PDI Perjuangan.

Beberapa waktu lalu, merespon reaksi masyarakat yang banyak tidak setuju penunjukan polisi aktif menjadi pejabat gubernur ( kala itu untuk Jabar dan Sumut), Wiranto menyatakan, pemerintah bisa mengubah usulan mengenai dua perwira tinggi Polri yang akan menjadi pejabat gubernur.

Rencana mengubah usulan ini mendapat dukungan Kompolnas. “Kami berterima kasih kepada Pak Menko (Wiranto) yang sudah membatalkan rencana penunjukan Plt Polri,” kata Bekto, usai rapat dengan Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (23/2).

Bekto menyatakan, usulan menunjuk perwira polisi untuk mengisi Pjs gubernur Jabar dan Sumut menjadi masalah besar untuk Polri. “Bukan maunya Polri, tapi maunya dari pihak lain, tapi polisinya kan jadi babak belur, seolah-olah itu maunya Polri. Kan bukan maunya Polri,” ujar Bekto.

Perebutan kursi Jawa Barat-1 ini diketahui erat kaitannya dengan Pilpres tahun depan. Kalangan analis politik memasukkan Jawa Barat ke dalam peta perebutan penting suara di Pulau Jawa untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2019. (art)

M Iriawan: Tidak Mungkin Pertaruhkan Karier Untuk Kepentingan Politik

Pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mendapat reaksi keras dari masyarakat.Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, penunjukan Iwan Bule — panggilan M Iriawan — sebagai Pj Gubernur Jabar bertolak belakang dengan pernyataan Menko Polhukam sebelumnya. Bahkan, sebagaimana cuitannya Senin (18/6), Zon menulis; Pemerintah menipu rakyat.

Beberapa waktu lalu Menko Polhukam disebut sebut mau mengubah usulan penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi pejabat gubernur. Inilah yang menjadi alasan Fadli Zon menyebut pemerintah menipu rakyat.” Saya akan ikut dukung agar DPR RI menggunakan hak angket pengangkatan pj Gub Jabar. (Pengangkatan ini-red) Berpotensi melanggar UU dan telah menipu rakyat,” demikian cuitan Fadli Zon yang juga Wakil Ketum Gerindra.

Sementara, sebagaimana viral di media sosial (Senin, 18/6), beredar undangan jumpa pers yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) yang pada intinya akan menyatakan penolakan atas dilantiknya Komjen Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat. Pelantikan ini menurut undangan yang mengatasnamakan FUIB itu, terkesan dipaksakan oleh Kemendagri dan syarat kepentingan.

Pelantikan Komjen Pol Iriawan dilaksanakan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Merdeka, Bandung, Jabar, Senin (18/6). Iriawan adalah mantan Kapolda Metro Jaya dan terakhir menjabat Sekertaris Utama Lemhanas.

“Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/B tahun 2018 Tanggal 8 Juni 2018,” ucap Tjahjo yang juga dikenal sebagai politisi senior PDI Perjuangan itu.

Wacana penunjukan Komjen M Iriawan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat sempat muncul beberapa waktu lalu, dan mendapat reaksi keras dari masyarakat, terutama kelompok Islam. Wacana penunjukan ini — sebagaimana isu yang berkembang — erat kaitannya dengan Pilkada Jawa Barat di mana dicurigai untuk memenangkan pasangan Cagub/Cawagub tertentu, bahkan ada yang menyebut untuk memenangkan pasangan yang diajukan PDI Perjuangan.

Beberapa waktu lalu, merespon reaksi masyarakat yang banyak tidak setuju penunjukan polisi aktif menjadi pejabat gubernur ( kala itu untuk Jabar dan Sumut), Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah bisa mengubah usulan mengenai dua perwira tinggi Polri yang akan menjadi pejabat gubernur.

Rencana mengubah usulan ini langsung mendapat dukungan dari Kompolnas. “Kami berterima kasih kepada Pak Menko (Wiranto) yang sudah membatalkan rencana penunjukan Plt Polri,” kata Bekto, usai rapat dengan Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (23/2). Bekto menyatakan, usulan menunjuk perwira polisi untuk mengisi penjabat gubernur Jabar dan Sumut menjadi masalah besar untuk Polri.

“Bukan maunya Polri, tapi maunya dari pihak lain, tapi polisinya kan jadi babak belur, seolah-olah itu maunya Polri. Kan bukan maunya Polri,” ujar Bekto.

Perebutan kursi Jawa Barat-1 ini diketahui erat kaitannya dengan Pilpres tahun depan. Kalangan analis politik memasukkan Jawa Barat ke dalam peta perebutan penting suara di Pulau Jawa untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2019.  (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top