Polhukam

Emrus Sihombing: Posisi Jokowi Belum Aman Untuk Pilpres 2019

PARLEMENTARIA.COM– Elit bangsa di luar partai politik sulit untuk diusung sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden-wakil presiden dalam pemilihan umum serentak 17 April tahun depan.

Soalnya, kata pakar politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, elektabilitas para elit di luar parpol tersebut rendah sehingga berat buat parpol meminangnya untuk dimajukan sebagai capres maupun cawapres mendatang.

Menurut Emrus, elektabilitas menjadi pertimbangan parpol meminang capres atau cawapres dari luar partai. “Capres maupun cawapres dicalonkan atau diusulkan partai politik. Ini yang menjadi pertimbangan mereka sulit untuk diusung.”

Kecuali, lanjut pakar tersebut, elektabilitas calon di luar parpol itu luar biasa. “Jika elektabilitas di bawah, saya kira sangat logis partai tidak mendukung mereka. Partai kan ingin berkuasa, masa mendukung calon yang elektabilitasnya rendah,” kata Emrus, Selasa (12/6).

Emrus mencontohkan, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shibab, maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi capres maupun cawapres.

Elektabilitas mereka masih sangat rendah. Hal itu terbukti dari beberapa hasil survei, nama-nama tersebut masih jauh tertinggal dari Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

“Sebetulnya yang lebih aman yang elektabilitas 70 persen. Jokowi sendiri belum aman karena belum sampe 50 persen. Masih banyak swing votter,” ungkap dia.

Emrus melihat dari situasi politik saat ini tidak terhindarkan adanya tiga poros. Dia beralasan karena komunikasi politik yang terbangun antar partai belum mengkristal ke dua poros, poros satu atau dua.

Bahkan, kata dia, partai-partai yang saat ini sudah menunjukkan indikasi berada di posisi dua poros itu tidak ada jaminan mereka akan tetap berada di poros itu. Kondisinya masih sangat cair.

“Sangat cair, karena prinsip dasarnya adalah mereka akan mau menyatu ke salah kalau kepentingan politik mereka terakomodasi. Sepanjang kepentingan politik mereka belum terakomodasi saya pikir mereka akan membuat poros baru.”

Lebih jauh dikatakan, untuk Pilpres 2019 sebenarnya tidak pas dipakai istilah koalisi, lebih pas digunakan istilah kerja sama politik. Pasalnya, koalisi terjadi atas dasar ideologi dan sudah dibangun sejak lama, misalnya lima tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu.

“Tetapi membentuk poros sangat dinamis dan bisa last minute. Karena itulah sangat pragmatis, lebih cocok sebagai kerja sama politik,” ungkap pengamat tersebut.

Terkait dengan itu, tampaknya tiga poros akan terjadi. Poros baru ini cenderung akan dinakhodai Partai Demokrat, baru kemudian besar kemungkinan merapat PAN. Karena PAN rekan lama Demokrat, saat Hatta menjadi Ketum. Dan kemudian ada relasi kekeluargaan antara PAN dan Demokrat. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top