Pengawasan

Rofi Munawar: Pelonggaran Distribusi BBM Di Jamali Kebijakan Pragmatis Jokowi

PARLEMENTARIA.COM– Pelonggaran distribusi premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali) yang dilakukan dengan mengeluarkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) menunjukan pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kebijakan populis dan pragmatis.

Dengan begitu, kata anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawai, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut bakal direvisi kembali selepas Lebaran. Hal itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi.

“Jika reformulasi sebuah kebijakan dirumuskan dengan pendekatan model populis seperti ini bakal merusak road map strategis penyediaan distribusi BBM secara nasional dan menganggu kinerja operator pelaksana” ulas politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membidangi energi ini dalam siaran persnya yang diterima awak media, Minggu (10/6).

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur ini mengatakan, akan lebih baik jika pemerintah sejak awal membuat kebijakan BBM satu harga yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk wilayah Jamali. Karena secara faktual masyarakat kurang berdaya di wilayah jamali pun masih sangat membutuhkan BBM jenis Premium.

Perpres No: 43/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian serta Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah ditandatangani Presiden Jokowi. Dalam peraturan terbaru yang menggantikan Perpres No: 191/2014 menyebutkan, wilayah Jamali mendapatkan tambahan alokasi premium. Padahal Perpres 191/2014 disebutkan, premium penugasan diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia terkecuali Jamali.

Dengan adanya Perpres itu, Rofi meminta PT Pertamina melakukan persiapan extra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dari para pemudik lebaran tahun 2018. Lonjakan ini salah satunya dikarenakan distribusi BBM subsidi yang dibuka Pemerintah di daerah Jamali.

Pasca terbitnya Perpres No: 43/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali.

Dengan peraturan terbaru, maka alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta KL untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Jamali. Diperaturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta KL dengan wilayah penugasan di luar Jamali.

Secara teknis, kata Rofi, perubahan ketersediaan BBM Premium selain memberikan keringanan buat pemudik, pada sisi lain akan merubah pola konsumsi. “Jika tidak diantisipasi, bukan tak mungkin ada penumpukan serta antrian di SPBU yang menjual jenis BBM Premium,” demikian Rofi Munawar. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top