Pengawasan

Komite I Desak KPU Pusat Koreksi PKPU Pencalonan Anggota DPD RI

PARLEMENTARIA.COM– Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengoreksi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No: 14/2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD RI 2019.

Desakan itu, kata Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam kepada Parlementaria.com melalui WhatsApp (WA), merupakan kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI dengan KPU di Ruang Rapat Komite I DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/6).

PKPU, kata politisi senior ini, utamanya terkait dengan ketentuan yang mengatur daftar calon tetap anggota DPD RI untuk keperluan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara diberi nomor urut berdasarkan abjad nama calon.

Yang menjadi persoalan dan membuat heboh, kata Muqowan, adalah ketentuan berikutnya ditetapkan nomor urut calon anggota DPD RI dimulai setelah nomor urut terakhir partai politik (parpol) peserta pemilu legislatif.

Karena itu, ungkap laki-laki kelahiran Salatiga, 1 Desember 1960 ini, Komite I DPD RI mendesak KPU untuk mengoreksi peratutarn KPU tersebut dinilai tidak logis, tidak ilmiah serta KPU dinilai Komite I DPD RI gagal memahami dan dalam menindak lanjuti UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) di dalam PKPU

Komite I DPD RI mengapreasiasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelekasanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Namun, ungkap Ketua Komisi V DPR RI 2004-2009 tersebut, dalam pelaksanaannya ternyata menghadirkan kerumitan, kesulitan yang akhirnya membuat tingkat partisipasi pemilih rendah.

Karena itu, Komite I DPD RI mendesak KPU Pusat untuk melaksanakan sosialisasi agar pemahaman masyarakat pemilih menjadi nebingkat, termasuk dalam hal pencalonan anggota DPD RI misalnya adalah pentingnya sosialisasi SIPPP dan Silon.

Atas point empat tersebut, jelas Muqowam, Komite I DPD RI meminta kepada KPU Pusat agar PKPU yang diputuskan tidak menghambat proses pastisipara langsung dapat dimaknai bahwa KPU Pusat yang membuat tingkat partisipasi pencalonan anggota DPD RI semakin rendah.

“Ujungnya tentu saja bakal berpengaruh kepada tingkat pastipasi pemilih pada pemilihan legislatif serta pemilihan presiden yang dijadwalkan 17 April 2019,” jelas Muqowan.

Komite I DPD RI juga meminta KPU Pusat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di KPUD di berbagai daerah secara nasional sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilakukan 27 Juni mendatang serta pemilihan legislatif dan presiden 17 April tahun depan, misalnya permasalahan KPUD Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

“Secara keseluruhan, Komite I DPD RI mengapresiasi kesiapan KPU Pusat beserta jajarannya menghadpi Pilkada serentak 27 Juni tahun ini, termasuk masukan dari hasil Kunjungan Kerja (Kunker) Komite I DPD RI ke Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan,” demikian Akhmad Muqowam. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top