Polhukam

DPD RI Dukung Pekerja Formal Indonesia Ke Yordania

PARLEMENTARIA.COM– Kunjungan Delegasi DPD RI dipimpin Ketua Komite III, Fahira Idris dalam rangka evaluasi implementasi UU No: 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Yordania, 2-7 Juni 2018 ke Yordania semakin memantabkan potensi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke negara itu.

Dalam kunjungan ke Griya Singgah KBRI Amman, Yordania, Rombongan melakukan dialog dengan beberapa pemangku kepentingan dibidang ketenagakerjaan termasuk dengan Anti Human Trafficking Unit (AHTU) dan LSM–Tamkeen, sebagai upaya peningkatan perlindungan PMI yang berada di Yordania.

Rombongan juga berkunnjung ke Industri garmen terbesar di Yordania. Dalam pertemuan dengan Direktur perusahaan itu disampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak pekerja terampil di sektor garmen.

Mereka telah mengikuti pelatihan yang dipastikan dengan uji kompetensi dari Balai Latihan Kerja Pemerintah. “Di bidang garmen Indonesia memiliki sangat banyak tenaga terampil yang tersebar diberbagai daerah di pulau Jawa,” kata Fahira.

Kunjungan delegasi DPD RI itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Duta Besar KBRI Amman dengan Asosiasi Pengusaha Garmen Yordania yang diprakarsai ILO – Better Work Jordan.

Dikatakan, Industri garmen merupakan salah satu sektor industri yang berkembang pesat dan terus membutuhkan tenaga-tenaga terampil. Jumlah pekerja terampil di sektor industri sekitar 70,000, dengan proporsi 75 persen merupakan pekerja migran dan 25 persen pekerja Yordania.

Duta Besar KBRI Amman, Andy Rachmianto mengatakan, ini merupakan peluang yang potensial bagi Indonesia. Untuk memulai rencana pengiriman PMI dalam sektor ini, perlu disusun nota kesepahaman (MoU) Indonesia dengan Yordania yang nanti dapat menjadi payung hukum pengiriman tenaga kerja sektor-sektor formal lainnya. “Dalam waktu dekat kita sampaikan draft MoU pengiriman TKI sektor formal ke Menteri Perburuhan.”

MoU Ketenagakerjaan pertama Indonesia-Yordania ditandatangani 2009, yaitu tentang pengiriman PMI-PLRT ke Yordania. Dengan diberlakukannya moratorium PMI-PLRT, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.260/ 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan TKI Pada Penggunan Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, maka MoU itu tidak berlaku lagi.

Atase Tenaga Kerja, Suseno Hadi mengatakan, secara umum, potensi pasar kerja sektor formal ke Yordania kecil. Ini sejalan dengan dicanangkannya National Employment Strategy 2011–2020 dimana Yordania akan mengurangi penggunaan tenaga kerja negara lain yang akan masuk ke Yordania.

“Namun, di beberapa sektor industri, termasuk garmen, kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat sejalan dengan berkembangnya industri ini,” demikian Suseno Hadi. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top