Polhukam

Hasbi Jayabaya: HAM Jaga Keselamatan Dan Eksistensi Manusia Secara Utuh

PARLEMENTARIA.COM – Hakikat dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan individu atau perseorangan dengan umum.

Itu dikatakan anggota MPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya ketika melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan lebih dari 150 konstiuennya di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemarin.

Dalam acara tersebut tampak hadir sejumlah tokoh masyarakat Lebak, relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, anggota Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan tokoh pemuda setempat.

Pasal 1 Undang Undang No: 39/1999 tentang HAM disebutkan, jelas Hasbi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkar martabat manusia.

Karena itu, kata anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial dan kesajahteraan rakyat ini, upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, kelompok masyarakat, pemerintah dan negara. “HAM adalah hak yang diberikan Sang Maha Pencipta.”

Hubungan HAM dengan Pancasila dapat dijabarkan seperti Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.

Kemudian, Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab, jelas Habis, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki kewajiban serta hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan termasuk perlindungan sesuai undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu antara setiap individu warga negara dengan semangat rela berkorban. Selain itu, juga menempatkan kepentingan bangsa, negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Itu artinya, menghargai hak setiap warga negara bermusyawarah untuk mencari kata mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan maupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.

Sedangkan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengartikan bahwa mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. “Sedikitnya ada lima HAM yakni hak asasi pribadi, ekonomi, politik, hukum serta hak asasi sosial dan budaya,” demikian Hasbi Asyidiki Jayabaya. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top