Info Kesekjenan

DPR dan DPD Kembali Terima Opini WTP dari BPK

PARLEMENTARIA.COM – DPR dan DPD kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut terungkap pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 Pada Auditoriat Keuangan Negara III, di Auditorium BPK RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

“Ke depan tentunya sesuatu yang sudah baik akan kita terus perbaiki menjadi yang lebih baik lagi. Seperti pesan Ketua DPR RI jika ada predikat yang melebihi WTP, maka Ketua DPR berkeinginan DPR ada pada predikat tersebut. Ini merupakan suatu tantangan,” ungkap Indra, di BPK.

Indra mengimbau, disamping laporan pertanggung jawaban keuangan masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, ada hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku yang menurutnya juga harus dicermati.

“Ada empat hal yang akan saya ingatkan kepada teman-teman di Kesetjenan DPR RI. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kedua kecukupan mengungkapkan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang terakhir efektivitas sistem pengendalian intern,” papar Indra.

Oleh karena itu, Indra menekankan akan meningkatkan dan memperketat khususnya pada sistem pengendalian intern. “Satu rupiah pun uang negara itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya semua stakeholder di lingkungan kesetjenan maupun keparlemenan akan terus menerus kita sosialisasikan penggunaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Peringkat Kedua

Sementara itu, DPD meraih WTP merupakan yang ke-13 sejak tahun 2006. Bukan itu saja, DPD juga berada pada peringkat kedua penyelesaian tercepat dalam menindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK RI dari 38 K/L. Sedangkan peringkat pertama adalah Sekretariat Negara. “Ini yang ke-13 diraih DPD yang secara berturut sejak tahun 2016,” kata Plt. Sekjen DPD RI Ma’aruf Cahyono.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyatakan dari 38 entitas pemeriksaan yaitu 13 Kementerian dan 25 Lembaga Sekretariat Negara dan DPD RI peringkat 1 dan 2 tercepat dalam menindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK RI tahun 2017.

“Setneg dan DPD RI mendapatkan peringkat tercepat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI hal tersebut harus bisa diikuti oleh Kementerian dan Lembaga lainnya,” papar Achsanul.

Achsanul Qosasi memberikan apresiasi terhadap sejumlah Laporan Keuangan dari Kementerian/Lembaga yang sudah lebih bagus dibandingkan tahun kemarin.

“Untuk itu ke depan saya menekankan kepada teman-teman di Kementerian/Lembaga agar betul-betul menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Karena bagi BPK, rekomendasi merupakan sebuah ‘mahkota’, dan rekomendasi tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari,” ungkapnya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa BPK membuka pintu seluas-seluasnya untuk berdiskusi dan menyelesaikan seluruh temuan yang ada demi kebaikan di Kementerian/Lembaga ke depannya.

“Temuan-temuan itu pasti bermanfaat bagi Ketua Lembaga serta para Menteri untuk menjadi koreksi ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Dan juga mandat negara yang sudah diberikan pada BPK dalam memeriksa pertanggungjawaban dan pengelolaan terhadap keuangan negara dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top