Pengawasan

Heri Gunawan Ingatkan Utang Pemerintah Membengkak

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal utang pemerintah yang terus membengkak setelah Bank Dunia mengucurkan pinjaman 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun sektor pariwisata.

Pinjaman tersebut, ungkap politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, harus disikapi pemerintah Jokowi dengan hati-hati, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih dibebani pembayaran utang jatuh tempo sangat besar.

“Tahun ini sudah Rp390 triliun, tahun depan mencapai Rp420 triliun. Dalam kondisi seperti ini, tentu opsi membuka pinjaman harus ekstra hati-hati serta pengelolaan juga harus produktif,” jelas wakil rakyat dari Dapil Empat Provinsi Jawa Barat tersebut, Senin (4/6).

Menurut Heri, sejak 2016, sektor pariwisata telah menjadi sumber pemasukan devisa terbesar kedua setelah Crude Palm Oil (CPO). Bahkan, diperkirakan 2019 sudah mengalahkan pemasukan devisa dari industri kelapa sawit (CPO) itu.

Saat ini, pemerintah gencar mempromosikan 10 destinasi wisata baru kepada masyarakat luas. Pengembangan 10 destinasi tersebut butuh investasi besar, sehingga daya saingnya bisa lebih tinggi lagi.

Pengembangan destinasi pariwisata harus bisa lebih luas hingga ke Indonesia bagian timur. Harus akui, kalau meminjam ke bank ekuitas sektor wisata masih tinggi karena cashflow untuk membayar bunga itu terbatas sekali dan dalam jangka pendek.

“Biasanya ekuitas yang diminta di atas 40 persen, karena kemampuan membayar dari pembayaran khususnya kamar hotel, akan dibandingkan dengan biaya konstruksi,” kata pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 11 April 1964 ini,

Dikatakan, membangaun destinasi wisata berarti bersentuhan dengan sektor-sektor lainnya. Di sinilah koordinasi menjadi keniscayaan. Koordinasi selalu menjadi titik lemah, sehingga kerap menimbulkan birokrasi yang rumit. Akhirnya, pariwisata pun dikelola seadanya.

Ditegaskan Heri, bila opsi pinjaman dari Bank Dunia tak bisa dihindari, maka pinjaman tersebut harus disambut dengan master plan atau roadmap yang bagus, termasuk reformasi birokrasinya.

“Master plan itu harus memuat dampaknya terhadap tenaga kerja lokal, peningkatan SDM yang lebih profesional, pembukaan lapangan kerja baru, hingga proyeksi pemasukan sumber devisa yang lebih besar dan kontribusi dalam neraca pembayaran,” demikian Heri Gunawan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top