Polhukam

Abdul Kharis Almasyhari: Belum Ada Mata Anggaran Untuk Koopsusgab

PARLEMENTARIA.COM– Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang salah satu tugasnya memberantas terorisme atau tindakan radikal belum didukung anggaran alias belum ada mata anggaran untuk menjalankan tugas tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, DPR RI telah menyetujui RUU Antiterorisme menjadi undang-undang, yang merupakan revisi dari UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Dalam UU Antiterorisme yang baru disetujui, kata dia, memuat adanya tambahan sejumlah aturan sehingga menjadi lebih komprehensif, termasuk dimungkinkannya pelibatan TNI dalam kondisi tertentu.

Menurut politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, pelibatan TNI teknisnya melalui Koopssusgab yang operasionalnya jika diminta bantuan oleh Polri. “Namun, pembentukan Koopssusgab ini tampaknya belum bisa dilakukan, karena belum ada mata anggarannya,” kata dia, Jumat (1/6).

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut berharap, setelah diberlakukannya UU Antiterorisme, penanganan terorisme ke depan lebih banyak pada aspek pencegahannya. “Pencegahan aksi terorisme akan lebih persuasif dan tidak ada kerugian korban jiwa maupun material.”

Menurut Kharis, dalam UU Antiterorisme yang baru disetujui DPR RI, menambah beberapa aturan penanganan terorisme, termasuk soal pencegahan terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ungkap Kharis, kewenangannya ditambah pada pencegahan aksi terorisme. “Dengan banyak dilakukan pencegahan maka ideologi terorisme dapat hilang dari bumi Indonesia,” demikian Abdul Kharis Almasyhari. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top