Opini

#Sofyan Djalil Menteri Serban Bisa, ‘Anak Emas’ Presiden Jokowi.

Oleh: H. ANHAR NASUTION
Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan
Advokasi Pertanahan (FAKTA)

PASCA bergulir reformasi di negara tercinta 20 tahun lalu, terjadi keganjilan jalannya roda pemerintahan. Malah ada yang terkaget-kaget dengan keganjilan itu, termasuk pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dan Prof Dr Mahfud MD. Akibatnya, mengundang orang angkat bicara.

Karena itu, tidak aneh jika ada yang menilai, reformasi Indonesia ‘kebablasan’. Didorong derasnya arus informasi, masyarakat melihat akrobat elit politik dan pemerintah mempercundangi demokrasi.

Semakin tidak jelas mana yang benar dan mana pula salah. Semua menjadi samar-samar dan bias. Bahkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negeri ini bingung melihat akrobat pertontonkan elit termasuk dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Yang Terhormat Bapak Sofyan Djalil misalnya, pengamatan kami, beliau salah satu dari sedikit pejabat pemerintah yang luar biasa di era reformasi. Karena itu, tidak salah kalau kami menyebut beliau sebagai ‘Menteri Serba Bisa’.

Sofyan meraih gelar doktor dari salah satu universitas di negeri Paman Sam sana. Dia berkiprah dan masuk barisan elit pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) 2004.

Dalam debutnya dijabatan politik, Sofyan dipercaya SBY sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Hanya tiga tahun menjabat, lantas Sofyan dipercaya sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai berakhir periode pertama pemerIntahan SBY.

Tidak diketahui pasti kenapa pria kelahiran Aceh Timur 23 September 1953 itu dipercaya mengemban jabatan sebagai pembantu presiden di dua kementerian pada periode pertama Pemerintahan SBY? Yang pasti, namanya terlempar dari barisan pembantu presiden untuk periode kedua Pemerintahan SBY.

Meski demikian, bukan berarti nama Sofyan Djalil hilang dari lingkungan dalam istana. Karirnya berlanjut, walau hanya menjadi staf di lembaga wakil presiden, yang saat itu dijabat Boediono.

Menurut Pejabat LKPP, Setya Budi Arijanta pada sidang kasus dugaan korupsi mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Februari 2018, nama Sofyan disebut dalam kasus Mega Proyek KTP elektronik.

Sofyan sempat memimpin pertemuan pembahasan dugaan penyimpangan proyek pengadaan e-KTP di Kantor Wakil Presiden, Jakarta 2011. Kemunculan nama Sofyan di kasus e-KTP itu tidak ditindak lanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan nama dia hilang dari sergapan empuk Media Nasional. Menurut saya, itulah salah satu catatan kehebatan Sofyan Djalil.

Pada 26 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, Sofyan dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Walau menjabat hanya setahun, Sofyan masih tetap bertahan Kabinet Jokowi-JK.

Dia dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas hingga 27 Juli 2016. Lagi-Lagi hanya 1 tahun menjabat, Sofyan ditugaskan sebagai Menteri ATR/RI hingga kini.

Dari sederet jabatan yang diberikan kepada Sofyan Djalil, patutlah ada pihak berdecak kagum atas hasil perjuangan para mahasiswa yang menggulirkan reformasi. Reformasi salah satu faktor yang membuat Sofyan bisa masuk di lingkaran elit pemerintahan. Tentu saja berkahnya dirasakan betul ‘Menteri Serba Bisa’ ini.

Saat memimpin Kementerian ATR/BPN RI, terjadi gebrakan spektakuler Sofyan sehingga dia mendapat pujian dan apreasiasi dari Presiden Jokowi terhadap hasil kerja yang lebih tepat saya katakan sebagai hasil ‘akrobatik’ Sofyan Djalil yang memaksimalkan tenaga di lingkungan Kementerian ATR/BPN RI.

Sepanjang 2017, Sofyan berhasil menerbitkan sertifikat lima juta bidang tanah dan kemudian ditargetkan menjadi tujuh juta tahun ini serta sembilan juta sertipikat tahun depan.

Sebelum Sofyan, BPN hanya mampu menerbitkan sekitar 500.000 sertifikat pertahun. Sungguh sangat luar biasa kinerja Sofyan Djalil sehingga wajarlah kemudian Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja pembantunya itu dengan digelontorkan anggaran operasional proses penerbitan sertifikat Rp 6,3 triliun tahun lalu dan Rp 9,6 triliun tahun ini.

Terkait akurasi sertifikat tanah, itu persoalan lain. Begitu pula dengan laporan penggunaan anggaran yang sangat besar ini sebagai kewenangan dan ranah dari aparat penegak hukum.

Yang penting masyarakat hanya mengetahui, telah terbit jutaan buku sertifikat hak milik atas tanah mereka. Jokowi pun senang dan merasa tersanjung, walau dari penelusuran kami, bisa dikatakan klaim 6 juta sertifikat itu bukanlah dalam bentuk mutlak fisik, tetapi masuk dalamnya sertifikat dalam diproses karena ada kendala seperti sengketa dan tumpang tindihnya batasan.

Sertifikat yang terkendala itu juga kemudian dimasukkan pada kategori telah selesai dan mencapai target, dimana pencapaian angka tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Jika kita simak dan telaah lebih dalam, ada apa dengan ‘Menteri Serba Bisa’ saat menjabat di satu Kementerian tidak sampai rampung menyelesaikan masa jabatannya ini malah berhasil meyakinkan Jokowi untuk menempatkan seorang Sekjen Kementrian ATR/BPN RI dari orang luar dan Non ASN.

Itu artinya, seorang pejabat pemerintah eselon satu diangkat tanpa Nomor Induk Pegawai (NIP) dan berasal pegawai non karier. Memang Peraturan Perundangan tidak mengatur bahwa jabatan Sekjen itu harus dari karier.
Namun, dari kelaziman yang ada dan saya juga belum pernah mendengar ada jabatan Sekjen di sebuah lembaga Pemerintah berasal dari non ASN kecuali di Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Sofyan Djalil.

Sejak dahulu, lembaga Pemerintah Non Kementerian ini, jabatan itu bernama SESTMA. Pejabatnya pasti dari orang karier alias ASN/PNS yang memiliki NIP karena ada pertanggung jawaban atas penggunaan dana APBN.

Dengan langkah Sofyan Djalil yang mampu meyakinkan Presiden, akhirnya saya menilai, orang non karier itu jauh lebih baik dan mampu mendongkrak kinerja lembaga ke arah yang lebih baik lagi.

Dengan kata lain, bisa disebut jika para pejabat karier di Kementerian ATR/BPN tidak ada yang mampu dan pandai melebihi orang dari luar lembaga tersebut. Sebagai orang luar, saya melihat dan menilai bahwa tanpa sadar Sofyan Djalil telah menampar dan meletakkan ‘kotoran’ di muka para pejabat karier yang sudah mengabdi dan berkarier puluhan tahun di BPN.

Padahal sebagai PNS dan pejabat karier, mereka berharap dapat memperoleh prestasi puncak yakni sebagai sekjen di lembaga pemerintahan. Apalagi sekjen di lembaga negara bukanlah sebagai jabatan politis. Posisi itu hanya untuk ASN yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut.

Hal lain yang seharusnya menjadi pertimbangan adalah faktor psikologis dan sosial terhadap kinerja pejabat tingkat atas sampai menengah di lingkungan BPN. Bisa jadi dengan ulah Sofyan Djalil, mereka frustasi, apatis dan berujung kepada hilangnya semangat kerja hanya karena salah kaprah menempatkan orang luar sebagai Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kalau itu terjadi, muncul pertanyaan, apa mungkin target tujuh juta sertifikat yang ditargetkan Presiden Jokowi kepada Sofyan Djalil tahun ini dapat dicapai, apalagi sekarang sudah pertengahan tahun.

Ya, entahlah. Mungkin dengan ‘Sim Salabim’ Sekjen yang non karier ini bisa menuntaskan kerja yang begitu banyak. Logikanya, bagaimana profesionalnya orang, ketika dia masuk ke pekerjaan baru, yang bersangkutan butuh waktu untuk mempelajari dan menyesuaikan diridengan lingkungannya. Itupun kalau dia bisa diterima di lingkungan kerja itu. Kalau tidak, apa jadinya proyek yang menelan biaya triliunan rupiah ini.

Perlu diingat, sehebat apapun seorang Sekjen, proyek penerbitan sertifikat tanah yang ditargetkan Jokowi tidak bisa dikerjakan sendiri. Proyek ini harus dikerjakan tim dan para pekerjanya memang punya keahlian pada bidang yang bakal dikerjakan. Jadi, pekerjaan yang begitu banyak harus dikerjakan oleh satu tim yang orangnya sangat ahli dibidang itu.

Dengan kondisi seperti itu, saya sangat yakin jika target yang dibebankan kepada ‘Menteri Serba Bisa’ ini tidak akan tercapai. Tidak cukup syarat untuk menuntaskannya. Dan, akhirnya yang terjadi bisa saja Proyek PTSL ini tidak lebih dari Proyek Tergesa-gesa dan hanya Untuk Pencitraan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top