Polhukam

Abdul Kharis: UU Antiterorisme Maksimalkan Pencegahan

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi kerja Panitia Khusus (Pansus) yang berhasil menyelesaikan Revisi Undang-Undang (RUU) No: 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (25/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi batas waktu kepada Pansus Juni mendatang. Alhamdulillah Pansus menyelesaikan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan Presiden.

“Senoga pemerintah juga segera mempersiapkan aturan pendukung UU ini, seperti Peraturan Presiden dan turunannya sehingga penegakan hukum dan pelibatan semua komponen untuk mencegah dan menindak terorisme segera terbit.” kata Kharis.

Menurut wakil rakyat asal Solo ini, dengan adanya UU Antiterorisme dapat dicegah tindak pidana terorisme karena UU sudah memberi kewenangan kepada BNPT untuk menindak dan upaya pencegahan.

“Semua sinergi baik itu BNPT, BIN, BSSN, Polri dan TNI. Jadi kalau ada perbuatan persiapan (terorisme) semuanya sudah bisa dimungkinkan dicegah oleh UU ini. Namun, tentu tetap mengedepankan HAM, terukur dan jangan serampangan.” politisi senior Partai Kedadilan Sejahtera (PKS) ini.

Abdul Kharis memberikan catatan terkait pelibatan TNI yang turut diatur dalam UU ini. Pelibatan TNI sudah menjadi wajib terkait pemberantasan terorisme, mengingat aksi terorisme semakin membahayakan masyarakat dan negara, sebagaimana diatur pada pasal 43 (i).

TNI dapat dilibatkan ketika kualitas dan kuantitas teror sudah sistematis, bersenjata dan membahayakan negara dan masyarakat. Karena itu, wakil rakyat ini berharap pelibatan TNI itu juga diperkuat dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang bersinergi dengan UU Antiterorisme yang baru.

“Pengaturan untuk memastikan keterlibatan TNI harus terukur dan terarah, dengan target yang jelas, detail siapa, apa, dimana, berapa serta sejauh mana penggunaan satuan-satuan didalam TNI yang dilibatkan, apakah satuan khusus atau bagaimana, peraturan itu diharapkan detail dan jelas, jadi terukur, jangan menepuk nyamuk dengan meriam” demikian Abdul Kharis Almasyhari. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top