Polhukam

Fraksi PKS DPR Gelar Diskusi Publik “TKA, Investasi dan Kedaulatan Negara”

PARLEMENTARIA.COM– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI kembali menggelar refleksi kemerdekaan Indonesia dalam kalender Hijriyah yang jatuh 9 Ramadhan dengan menggelar diskusi publik bertema ‘TKA, Investasi, dan Kedaulatan Negara’ di ruang pertemuan Fraksi PKS Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, refleksi ini rutin digelar Fraksi yang dia pimpin untuk memperkokoh mengokoh semangat nasionalisme khususnya pada bulan suci Ramadhan.

Dikatakan Jazuli, proklamator Bung Karno membacakan naskah proklamasi 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadhan dimana umat muslim tengah berpuasa.

“Itu artinya, ada spirit kemerdekaan dalam ibadah puasa Ramadhan. Itu yang refleksikan agar bulan suci ini juga menjadi memontem kemerdekaan serta nasionalisme bangsa Indonesia,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Senada dengan Jazuli, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sebagai inisiator refleksi ini yang memberi kata sambutan diskusi mengatakan, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan di bulan suci Ramadhan dalam kondisi pendiri bangsa menjalankan ibadah puasa.

Ini menandakan kuatnya spiritualitas proklamasi kemerdekaan. Dan, ini pula menjadi berkah tersendiri bagi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan di hari paling mulia atau sayyidul ayyam (hari Jum’at) dan bulan yang paling mulia atau sayyidus shuhur (bulan ramadhan).

“Karena itu, kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, harus menjaga berkah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Hidayat yang juga mantan Presiden dan politisi senior PKS.

Bicara spirit kemerdekaan setelah 72 tahun merdeka, kata Jazuli, tentu tidak lepas dari upaya bersama untuk mewujudkan tujuan bernegara yang jika dirangkum ada dua menghadirkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.

Untuk itu, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten tersebut, momen ini kita kaitkan dengan isu aktual yang menjadi perhatian dan meresahkan publik secara luas yaitu soal tenaga kerja asing, investasi dan kedaulatan negara.
“Tujuannya supaya menjadi perhatian pemerintah bahwa kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja untuk rakyat harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing betapapun kita perlu investasi,” terang Jazuli.

Terkait dengan itu, Fraksi PKS telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki isu ini dan turut mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPR yang saat ini sedang bergulir.

Dikatakan, kesimpulan sementara ada masalah dalam regulasi serta kebijakan pemerintah, lemahnya pengawasan. Di atas itu semua Pemerintah yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan membutuhkan biaya besar perlu diingatkan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal yang masih banyak menganggur.

Data, fakta, hasil investigasi dan penelitian yang kredibel seperti dari serikat pekerja dan terbaru hasil penelitian LIPI mengatakan, kebijakan pemerintah yang longgar terhadap investasi asing termasuk kebijakan bebas visa menjadi penyebab maraknya migrasi TKA terutama dari China ke dalam negeri. “Sayang, sebagian besar dari mereka adalah tenaga kasar dan ilegal,” tegas Jazuli.

Dikatakan, sejumlah kebijakan antara lain Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA, kebijakan bebas visa sesuai Perpres 69/2015 (45 negara) dan Perpres 21/2016 (169 negara), dan penghapusan kewajiban TKA berbahasa Indonesia berdasarkan Permenaker 16/2015.

“Keberpihakan pemerintah kepada nasib tenaga kerja lokal dan menyangkut kedaulatan negara terutama di bidang ekonomi merupakan hal serius. Jangan sampai atas nama investasi, negara kita rugi apalagi sampai mengorbankan kebutuhan lapangan kerja rakyat Indonesia,” demikian Jazuli Juwaini. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top