Info Kesekjenan

Sebagai “Orang Baru”, Ketua DPR Ingatkan Indra Iskandar Jalin Komunikasi dengan Seluruh Jajaran Setjen

PARLEMENTARIA.COM – Ketua DPR Bambang Soesatyo melantik Indra Iskandar sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Selasa (22/5/2018). Indra Iskandar adalah “orang baru” di Setjen DPR karena sebelumnya dia adalah pejabat di Sekretariat Negara dengan jabatan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah.

Sebagai “orang baru” di Setjen DPR, Bambang Soesatyo mengingatkan Indra Iskandar untuk dapat segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja DPR RI serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran sekretariat jenderal dan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bisa membangun tim yang solid dalam rangka untuk mengotimalkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah baik selama ini.

Bambang juga mengingatkan Indra Iskandar untuk membangun relasi dengan pihak eksternal baik kementerian/lembaga maupun masyarakat pada umumnya sehingga wajah DPR semakin baik. “Saya berharap Saudara dapat mengkomunikasikan apa yang sudah dikerjakan DPR kepada masyarakat melalui pola komunikasi efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi distorsi informasi,” kata Bamsoet, begitu dia akrab disapa.

Secara khusus, Bamsoet meminta Indra Iskandar untuk dapat mempertahankan tradisi yang telah dimulai sejak tahun 2009 dalam hal penyelenggaraan administrasi keuangan dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari BPK RI, harus terus dipertahakan pada tahun-tahun berikutnya.

“Upaya strategis bagi terwujudnya parlemen modern pada lembaga perwakilan rakyat harus dapat dipercepat. Kegiatan komunikasi publik, baik langsung atau melalui media seperti TV dan Radio Parlemen termasuk juga media sosial DPR RI, harus terus ditingkatkan secara berkualitas.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen DPR RI secara berkelanjutan, Bamsoet mengingatkan Indra perlu memiliki komitmen dan kegiatan yang lebih fokus untuk memperbaiki indeks kualitas pelayanan dalam layanan persidangan kepada DPR RI.

“Sekretaris Jenderal DPR RI juga perlu mengimplementasikan secara lebih nyata zona integritas di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Harus ada komitmen dari Saudara untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Sinergitas antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Inspektorat Utama perlu terus ditingkatkan, agar WBK dan WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat benar-benar terwujud,” katanya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top