Polhukam

Di Kantor BPK, Bamsoet: Impor Pangan Tidak Haram Asal Penuhi Syarat

PARLEMENTARIA.COM– Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, impor beras atau pangan tidak haram asal memenuhi beberapa persyaratan. Bahkan kebijakan impor beras bukan baru kali ini saja terjadi, pemerintahan sebelumnya sudah melakukannya.

Hal tersebut dikatakan politisi senior Partai Golkar tersebut saat menjadi narasumber seminar nasional bertema “Ketersediaan Pangan, Swasembada vs Impor” di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Senin (21/5).

Laki-laki yang akrab disapa Bamsoet mengaku merasakan kegelisahan di masyarakat terkait masih adanya impor beras ke Indonesia. “Kebijakan impor beras bukan baru kali pertama dilakukan, namun sudah ada sejak era pemerintahan terdahulu.”

Dikatakan Bamsoet, walau Indonesia dikenal memiliki tanah subur dan alamnya kaya, kebijakan impor beras menjadi sisi dilematis. “Kebijakan impor beras menjadi polemik karena belum ada data pangan yang valid dan menjadi rujukan semua stakeholders.”

Bahkan tidak jarang, masih terjadi ribut dikalangan internal pemerintah mengenai mana data yang valid. Karena itu perlu adanya transparansi, baik dari data maupun kegunaan beras impor.

“Dengan begitu masyarakat memahami dan tidak menimbulkan spekulasi adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari kebijakan impor beras ini,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Dijelaskan, peraturan perundangan seperti UU Pangan memang tidak melarang impor jika memenuhi syarat dan untuk kepentingan nasional antara lain, produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri serta adanya kenaikan harga di pasar.
Namun, kata Bamsoet, pemerintah tidak bisa terus menerus bergantung kepada impor. Perlu berbagai pembenahan yang serius sehingga bangsa Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan.

Kedaulatan pangan merupakan wujud dari kemerdekaan kita dari ketergantungan terhadap negara lain. Ketersediaan pangan merupakan pangkal upaya mewujudkan kedaulatan pangan. “Modal utama mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya yang beragam, teknologi dan kemitraan strategis.”

Menurut mantan Ketua Komisi III ini, kedaulatan pangan menghadapi tantangan yang berat. Pasalnya, kecenderungan penawaran semakin menurun, sementara permintaan semakin meningkat.

“Produksi pangan menghadapi banyak kendala fisik, ekonomi dan lingkungan. Sementara permintaan pangan akan terus tumbuh terkait pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, perkembangan global hingga perubahan iklim yang ekstrim.”

Dijelaskan, kebijakan kedaulatan pangan memerlukan political will yang kuat dari pemerintah, konsisten serta berkelanjutan. Kesamaan pandangan antara pemerintah dengan DPR, maupun diantara pemerintah sangatlah penting.

“Untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu investasi yang besar. Karena itu, perlu dijalin kemitraan strategis pemerintah dengan swasta, terutama untuk menyediakan prasarana dan sarana, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, distribusi dan logistik pangan,” tutur Bamsoet.

Ia mendukung berbagai upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Berbagai kebijakan pro petani yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga selalu direspon positif DPR RI. Tahun anggaran 2017, dari total alokasi Rp 22,65 triliun, 85 persen atau Rp 19,3 triliun digunakan untuk belanja sarana dan prasarana (Sarpras) petani.

“Baru kali ini 85 persen anggaran digunakan untuk Sarpras. Tahun-tahun lalu, 2014 misalnya, belanja Sarpras hanya 35 persen dari total anggaran Kementerian Pertanian atau Rp 5,4 triliun.

“Presiden Jokowi telah menggalakan refocusing anggaran. Inilah yang akan menjadi pondasi kita dalam mewujudkan kedaulatan pangan ke depan,” demikian Bambang Soesatyo. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top