Pengawasan

Jazuli: Kemenag Harus Jelaskan Tujuan Umumkan Daftar Nama 200 Mubaligh

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini meminta Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan dan mengklarifikasi tujuan mempublikasikan daftar nama mubaligh atau penceramah agama melalui media massa.

Seperti diberitakan sejumlah media, Kementerian Agama (Kemenag) membuat dan mempublikasikan daftar nama 200 muballigh. Dari daftar nama yang masuk daftar Kemenag, tidak terdapat nama Ustadz Abdul Somad (UAS) dan sejumlah pencermah kondang lainnya.

Dari daftar nama yang diumumkan Kemenag itu membuat sebagian umat Islam bertanya-tanya kenapa nama sejumlah penceramah kondang tidak masuk dalam daftar, apa kriterianya dan apa maksud Pemerintah dengan daftar itu.

Agar tidak menimbulkan kontroversi dan polemik yang kontraproduktif di masyarakat, kata Jazuli, Pak Lukman harus menjelaskan secara terbuka apa maksud dan tujuan serta kriteria membuat daftar nama muballigh yang direkomendasikan Kementrian Agama.

“Menteri Agama harus menjawab pertanyaan publik, mengapa beberapa Ustadz yang diterima luas oleh masyarakat seperti Ustadz Abdul Shomad dan Ustadz Adi Hidayat justru tidak masuk daftar,” kata Jazuli.

Saran wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten itu apa yang diumumkan Menteri Agama ini agar tidak berkembang menjadi kontroversi di masyarakat seolah para ulama atau ustadz yang tidak masuk daftar diragukan keulamaannya.

“Jangan sampai ada opini liar dimana ulama yang tidak masuk daftar berarti bukan ulama beneran. Atau yang lebih bahaya dianggap patut dicurigai. Ini bisa menimbulkan persoalan baru bahkan sumber konflik di masyarakat,” kata Jazuli yang juga penceramah tersebut.

Sekarang saja, kata anggota Komisi I DPR RI ini, sudah berkembang opini macam-macam. Ada yang menduga ini bagian dari program sertifikasi ulama yang beberapa waktu lalu sempat muncul tapi urung dilaksanakan Pemerintah. Ada juga yang menilai ini bentuk pembatasan ulama dan lain sebagainya.

“Kalau yang berkembang demikian kan jadi kontraproduktif. Padahal kita butuh banyak ulama untuk meng-cover banyaknya umat Islam di negeri ini yang butuh pengajaran ilmu agama.”

Bahkan, ungkap Jazuli, di berbagai pelosok daerah kita masih defisit muballigh sehingga sejumlah lembaga dakwah dan ormas harus mengirim muballigh ke sana. “Lalu, mengapa Kementerian Agama justru terkesan membatasi melalui daftar tersebut?”

Tugas Kemenag, kata laki-laki kelahiran Bekasi ini, salah satunya adalah melakukan pembinaan kehidupan umat beragama baik inter maupun antar umat beragama. Dan, dalam hal ini Kemenag punya keterbatasan sumber daya.

Nyatanya tugas pembinaan umat beragama banyak terbantu oleh peran ulama dan muballigh yang tulus ikhlas dalam membina umat, mereka tidak mengharap imbalan, pun negara juga tidak banyak memberikan dukungan.

“Karena itu, Kementerian Agama jangan malah membuat masalah baru dengan kebijakan yang rentan kontroversi ini. Butuh kebijaksanaan para pemimpin.”

Sebaliknya, ungkap Jazuli, Kemenag membuat terobosan bagaimana memberikan dukungan yang optimal kepada para ulama, dai dan muballigh yang selama ini telah berkiprah membina umat dan menjaga kemurnian ajaran.

“Kebijakan Kemenag semestinya fokus ke sana, menjaga kemurnian ajaran setiap agama yang diakui di Indonesia dengan pemahaman yang benar sesuai bimbingan para ulama, agar tidak muncul yang aneh-aneh dan tidak sesuai dengan kaedah ajaran agama masing-masing,” demikian Jazuli Juwaini. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top