Polhukam

Rully Chairul Azwar: Demokrasi Indonesia Liberal, Tak Sesuai Dengan Pancasila

PARLEMENTARIA.COM– Tewasnya 11 orang dan puluhan harus dilarikan ke berbagai rumah sakit untuk mendapat perawatan akibat ledakan bom di tiga gereja di Surabaya yang dilakukan gerakan teroris Minggu, (13/ 5) menunjukkan masih adanya masalah pada cara keberagaman segelintir masyarakat Indonesia.

Padahal, kata Ketua Tim Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar kepada awak di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/5), dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi KTT Ulama dan Cendekiawan Dunia tentang Islam Wasathiyah di Istana Bogor beberapa hari lalu, nilai dan karakter Islam wasathiyah moderat sangat cocok dengan nilai Ketuhanan Pancasila di mana agama dijalankan dengan saling hormat menghormati satu dengan yang lain.

Dalam soal demokrasi, kata Rully, Bung Karno menegaskan, sistem demokrasi yang dibangun harus berdasar azaz permusyawaratan perwakilan untuk mencapai permufakatan.

Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia jauh berbeda dengan demokrasi barat karena tidak bertujuan akhir mencapai persamaan politik saja, tetapi harus berujung pada persamaan ekonomi kesejahteraan sosial.

Namun, kecenderungan pembangunan sistem politik di Indonesia adalah sistem demokrasi yang sepenuhnya bersifat liberal. Itu tercermin pada sistem pemilihan secara langsung dan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka.

Dengan sistem demokrasi macam, kata politisi senior Partai Golkar ini, rakyat mendapatkan hak-hak politik mereka. Namun, sistem demokrasi langsung itu menghasilkan demokrasi biaya tinggi dan persaingan politik yang menghalalkan secara segala cara.

Akibatnya, lanjut Rully, sampai Februari 2018 tercatat delapan kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melengkapi 313 kepala daerah yang ditangkap selama tahun lalu.

Selain itu, jelas dia, iklim politik Indonesia diwarnai beragam ketegangan yang semakin jauh dari semangat musyawarah dan mufakat seperti selama ini cara berdemokrasi bangsa Indonesia.

Demokrasi seperti ini, lanjut dia, juga tidak menghasilkan keadilan sosial buat rakyat Indonesia. Hal itu terlihat begitu menganganya jurang pemisah antara penduduk miskin dengan kaya.

Menurut data dari Bank Dunia, 2016 pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 20 persen penduduk Indonesia. Credit suisse dalam laporan kekayaan Global 2016 menunjukkan di Indonesia 49,3 persen kekayaan dikuasai 1 persen penduduk terkaya.

Jika angka persentase dinaikkan menjadi 10 persen, pengusahaan kekayaan naik menjadi 75 persen. Berdasarkan data itu, Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi. Karena itu, ke depan koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional dan sistem ekonomi pengarah ke neoliberalisme.

Dikatakan, proses globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan tantanggan pada jati diri identitas budaya bangsa yang meliputi bahasa lokal, kepercayaan lokal, kesenian lokal, sistem organisasi sosial.

“Ini menjadi tantangan terhadap jati diri atau identitas budaya bangsa ke depan. Itu semua tidak saja menghasilkan kepunahan tetapi berdampak pula kepada perubahan karakter sosial akibat pengabaian nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom.

Sebenarnya, jelas Rully, bangsa Indonesia memiliki Pancasila secara Genuine, nilai-nilai digali kepada para pendiri negara dari budaya masyarakat Indonesia. Dari sisi ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah mempunyai modal awal pembangunan peradabannya.

Pancasila menjadi ideologi, falsafah dasar negara dan jati diri bangsa. Budaya dan kearifan lokal yang jika dihayati dengan baik sebenarnya tidak memberi kontribusi positif bagi pembangunan peradaban bangsa.

Namun, disayangkan setelah 72 tahun NKRI yang berdasarkan Pancasila di proklamasi tetapi nilai-nilai dasar itu tidak mewarnai perilaku elite dan sebagian masyarakat indonesia.

“Budaya Pancasila belum menjadi perilaku sebagai pembentuk kepribadian bangsa Indonesia. Sikap dan perilaku politik serta kebijakan pembangunan pada umumnya dibentuk atas dasar pemikiran pragmatis jangka pendek tentang pemecahan masalah aktual dan faktual yang tidak bertolak dari nilai-nilai dasar pancasila.”

Akibatnya, kata Rully, solusi yang dihasilkan bersifat parsial dan tak membentuk sistem dan budaya. Padahal, Pancasila digagas untuk menghasilkan bangsa yang berdiri diatas kaki sendiri atau berdikari.

Ini dielaborasi lebih lanjut oleh Bung Karno menjadi Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, mandiri di bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan.
Jika melihat kasus yang disebut tad,i rasanya kita belum bangsa yang berdikari dan mewujudkan misi yang disebut dalam trisakti.

Guna menjadikan pancasila sebagai basis nasional untuk pembangunan bangsa yang maju menjadi semakin urgent, karena kaitan kebudayaan dengan pembangunan peradaban tidaklah perlu diragukan.

Peradaban maju dunia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakatnya, misalnya kemajuan peradaban barat disebabkan karena nilai-nilai budaya etika protestan atau protestan ethics. Kemajuan bangsa di Asia Timur seperti China, Korea, Jepang juga di tenggarai lahir karena nilai-nilai confusianisme atau semangat Bushido atau samurai.

Apa yang menjadi kendala sehingga membuat nilai-nilai budaya termasuk dalam perilaku elite dan sebagai masyarakat Indonesia bisa jadi karena merebaknya kultur munafik.

“Kultur dimana perkataan tidak sinkron dengan perbuatan, tercipta banyak aturan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena penegasan hukum lemah, maraknya perilaku koruptif dan keteladanan minim dari kalangan pemimpin,” kata Rully.

Untuk mengatsi hal ini, apa perlu digagas gerakan keteladanan nasional yang diprakarsai presiden sebagai bagian dari pembudayaab nilai-nilai kebudayaan Pancasila.

Karena itu, Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI mengadakan Sarasehan Nasional Kebudayaan dengan tema ‘Kebudayaan Pancasila sebagai peradaban Indonesia’ di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

Acara ini menghadirkan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pembicara bersama Prof Abdul Hadi WM, Zamawi Imron, I Nyoman Nuarta, Prof I Wayan Ardika MA, Prof Frans Magnis Suseno dan pakar komunikasi Profesor Doktor Anwar Arifin. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top