Polhukam

IPW: Polda Harus Serius Usut Dugaan Penipuan Ketua DPRD DKI Jakarta

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Polda Metro Jaya serius menangani kasus dugaan penipuan yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi SH.

Politisi PDI Perjuangan tersebut dilaporkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau ke Polda Metro Jaya. “Profesionalisme dan independensi Polda Metro Jaya dipertaruhkan dalam kasus ini,” kata Neta dalam keterangannya melalui WhatsApp (WA) kepada Parlementaria.com, Selasa (8/5).

“Mampukah Polda Metro Jaya menegakkan supremasi hukum hingga bekerja cepat dan serius menuntaskan kasus ini atau sebaliknya justru kasus ini akan mengambang tak jelas rimbanya, seperti kasus makar yang melibatkan sejumlah tokoh kritis,” kata Neta.

Dilaporkannya anak buah Megawati Soekarnoputri ke Polda Metro merupakan kasus menarik, apalagi pelapornya adalah mantan pejabat tinggi dari Provinsi Riau.

Menurut Neta, sedikitnya, ada empat hal yang menarik dari kasus ini. Pertama kasus ini menyangkut tokoh dari partai besar (partai penguasa-red). Kedua pelapornya mantan pejabat tinggi di daerah.

Ketiga, kasus ini mengungkap adanya mafia jabatan yg melibatkan tokoh-tokoh partai politik besar. Keempat kasus ini diharapkan bisa membongkar isu korupsi dan gratifikasi di balik jual beli jabatan di negeri ini.

Melihat strategisnya kasus ini, kata Neta, tidak ada alasan buat Polda Metro Jaya untuk tidak memproses dan menuntaskan kasus ini. Meskipun terlapor adalah tokoh dari partai penguasa, IPW berharap Kapolda Metro Jaya tidak takut dan tidak gentar untuk memeriksa terlapor.

Jika bukti sudah cukup, pihak kepolisian bisa saja menahan terlapor agar penanganan kss ini bisa berjalan cepat dan lancar dan tuntas. Sebaliknya, jika laporan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, terlapor bisa menggugat balik si pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Terlepas dari hal tersebut, Polda Metro Jaya harus serius menuntaskan kasus ini dan jangan mau diintervensi kekuatan politik mana pun. “Jika pelapor merasa bukti-buktinya cukup kuat dan Polda Metro Jaya tidak serius menuntaskan kasus ini, pelapor bisa melaporkannya ke KPK sebagai kasus korupsi dan gratifikasi pejabat negara,” demikian Neta S Pane. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top