Kesra

Ketua DPR Prihatin, Gaji Guru Honorer Jauh Dibawah UMK

PARLEMENTARIA.COM – Ketua DPR Bambang Soesatyo prihatin dengan gaji guru honorer jauh di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Karena itu dia meminta pemerintah untuk menaikkan gaji mereka, menimal  sesuai dengan UMK.

“Saya meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat,” kata Bamsoet, begitu dia akrab disapa, dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini.

Bamsoet mengatakan hal tersebut merespon terkait gaji guru honorer yang masih jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di sejumlah daerah Indonesia.

Melalui Komisi II DPR dan Komisi X DPR, Bamsoet meminta pemerintah daerah (Pemda) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera melakukan pemetaan terhadap guru-guru honorer di seluruh Indonesia dan melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap guru-guru yang masih menerima upah di bawah UMK.

Bamsoet juga Meminta Komisi X DPR mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi turunan mengenai guru atau tenaga pengajar honorer secara spesifik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, agar guru atau tenaga pengajar honorer bisa mendapatkan perlindungan gaji dan fisik secara jelas.

Dia juga meminta dilakukan evaluasi terkait masalah yang menyebabkan pencairan dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering terlambat. “Akibat dana BOS terlambat juga menyebabkan gaji guru honorer terlambat,” katanya.

Karena menurut Bamsoet, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2017 tentang Kompetensi Teknis Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa guru honorer dapat menggunakan maksimal 15 persen dari dana BOS untuk sekolah negeri dan 20 persen untuk sekolah swasta.

Hasil UN Turun

Bamsoet juga menganggapi hasil nilai Ujian Nasional (UN) SMA sederajat 2018 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu.

Dia meminta pihak terkait, dalam hal ini Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UN 2018.

“Tahun 2018 UN SMA mengalami beberapa perubahan yaitu pada moda pelaksanaan ujian dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan peningkatan kualitas soal-soal ujian,” katanya.

Dia juga mengingatkan sekolah-sekolah, terutama guru pembimbing (wali kelas, guru mata pelajaran UN, maupun guru Bimbingan Konseling/BK) untuk melakukan pembinaan dan memotivasi agar siswa tetap mempersiapkan diri dalam menghadapi UN walaupun UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan bagi siswa.

“Saya minta Kemendikbud bersama sekolah-sekolah menengah atas sederajat di seluruh Indonesia untuk segera melakukan pemetaan nilai-nilai siswa yang mengalami penurunan terhadap beberapa mata pelajaran tertentu, serta mempersiapkan program-program pendidikan bagi siswa agar siap mengerjakan soal-soal dalam pelaksanaan UNBK selanjutnya, mengingat peningkatan kualitas soal-soal ujian juga harus diiringi dengan kesiapan siswa,” katanya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top