Opini

Kementerian ATR/BPN RI Lembaga Politik Atau Lembaga Pemerintah ?

HIRUK pikuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo mewarnai Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak lembaga ini dipimpin Sofyan Djalil.

Untuk melaksanakan program unggulan itu, Sofyan Djalil dibantu puluhan staf dan tenaga ahli. Namun, banyak staf serta tenaga ahli tersebut diboyong Sofyan Djalil dari luar internal Kementerian ATR/BPN). Mereka itu adalah kerabat dekat Sofyan Djalil sejak yang bersangkutan dipercaya menjadi pejabat negara.

Satu dari sekian orang dekat yang diboyong ke Kementerian ATR/BPN adalah Ir Himawan Areif Sugota MT, Direktur Utama Perumnas ketika Sofyan Djalil dipercaya menjadi Menteri Negara (Meneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketika dipercaya menjadi Dirut Perumnas, sempat muncul berita negatif tentang Himawan di media massa. Yang bersangkutan diduga menggelapkan uang serta mendepositokan uang Perumnas ratusan miliar rupiah. Berita dugaan penggelapan uang itu hilang ditelan bumi tanpa menyisakan bekas. Semoga saja dugaan itu tidak benar.

Saat terjadi perombakan kabinet, Sofyan Djalil dipercaya Jokowi menduduki kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Posisi yang ditinggal Sofyan Djalil di Kementerian BUMN diduduki Rini Soemarno.

Tak berapa lama setelah perombakan kabinet, entah apa sebabnya, Rini Soemarno mencopot Himawan sebagai Dirut Perumnas dan ‘mempensiunkan dini’ dia sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setelah menjadi Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menarik Himawan ke Kementerian ATR/BPN. Rupanya pembantu Jokowi yang satu ini selalu ingat dan setia dengan konco lama. Tidak butuh waktu lama, Sofjan Djalil menempatkan Himawan sebagai Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN.

Untuk dipahami, Kementrian ATR/BPN RI sebelumnya adalah Lembaga Pemerintah Non kementrian. Sebagai lembaga negara, jabatan struktural seharusnya jabat PNS yakni orang karier yang memiliki NIP.

Namun, entah kenapa lembaga yang awalnya hanya sebagai pengadministrasian atau pencatat surat-surat yang berhubungan dengan pertanahan ini dijabat non PNS.
Ya, memang sejak pemerintahan Jokowi lembaga yang berubah menjadi Kementrian ini menjadi ‘soheh’ menjadi lembaga politik sehingga dipimpin orang politik.

Karena itu, roda organisasi dan managerial lembaga ini sangat bergantung kepada orang politik. Jabatan strukturan dari Sekjen ke bawah harusnya tetap diisi jajaran PNS. Artinya, orang yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).

Namun, belakangan Kementerian ATR/BPN gaduh karena Sofyal Djalil mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar jabatan Sekjen yang sudah kosong sejak beberapa bulan lalu karena ditinggal pensiun M Noor Marzuki diisi kalangan non karier/non PNS.

Sofyan Djalil mengusulkan nama Ir Himawan Arief Sugota MT untuk seleksi jabatan itu. Hebatnya, dari hasil seleksi tertutup yang dilakukan, menempatkan nama bekas Dirut Perumnas itu pada posisi teratas.

Fair atau tidak, jujur atau tidak, mungkin juga seleksi ini hanya akal-akalan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala yang mengetahui. Sebagai ranking pertama, bekas Dirut Perumnas inilah yang diusulkan Sofyan Djalil kepada Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan Sekjen Kementerian ATR/BPN yang ditinggal pensiun M Noor Marzuki itu.

Namun, Peraturan Pemerintah (PP) No: 11 tahun 2017 Tentang managemen PNS bagi jabatan madya pada point (d) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Dan, pada point (g) memiliki rekam jejak jabatan, point (h) Integritas dan moralitas yang baik.

Menyimak PP ini, sebaik kita jangan menafsirkan melebar sehingga menyangkut bidang tugas seolah-olah boleh saja dari pihak manapun sepanjang ada kaitannya. Rasanya, jabatan di lembaga teknis ini diisi orang karier yang tahu betul persoalan administrasi pertanahan. Apalagi jabatan Sekjen itu berkaitan dengan Managemen Pengguna Anggaran dari APBN.

Memang tidak ada keharusan yang diatur dalam sebuah UU tentang ‘harus PNS’ menjabat Sekjen sebuah Kementrian. Namun, sepanjang sejarah BPN belum pernah ada jabatan sekjen di jabat NON PNS. Demikian pula pada kementerian atau departemen lainnya selama ini.

Bila jabatan Sekjen diisi orang yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah, pasti bakal mulcul phisikologis seperti menurunnya semangat kerja elite di lembaga ini karena jabatan sekjen merupakan jenjang karier puncak yang menjadi dambaan seorang PNS.

Bagaimana jadinya jika Presiden Jokowi mengabulkan permintaan Mentri ATR/BPN ini. Dapat dipastikan semangat kerja elit di Kementerian ATR/BPN bakal kendur. Ini pasti berdampak kepada jajaran dibawahnya.

Ujungnya dapat dipastikan target PTSL tujuh juta sertifikat tanah tahun ini dan sembilan juta tahun berikutnya tidak bakal tercapai. Sudahlah mentrinya dari orang yang bukan ahlinya.

Belakang munculah foto presiden menyertai buku sertipikat yang dibagikan kepada rakyat, apakah itu ide dan permintaan presiden? Rasanya, kok tidak sampai sebodoh itulah presiden kita ini, kecuali beliau betul-betul sedang mengejar target pencitraan.

Jika itu benar, sangat naiflah seorang menteri tidak memberikan masukan bahwa hal itu kurang baik mengingat penerbitan sertipikat tersebut merupakan tugas dan kewajiban pemerintah yang di amanahkan kepada Kementrian ATR/BPN RI sehingga menjadi sangat naif jika ini dipolitisasi.

Ini bukti jika jabatan strategis diberikan pada yang bukan ahlinya maka kehancuran akan terjadi dan ditambah lagi jika sampai Sekjen Kementrian dijabat orang luar lembaga dan NON PNS/ASN.

Sebaiknya Presiden atau siapapun yang berkopeten atas hal ini mempertimbangkan Surat dari Komisi Aparatur Negara (KSN) nomor : B-371/KSN/2/2018 Jakarta 20 Februari 2018. Karena ujung-ujungnya timbul pertanyaan Kementerian ATR/BPN RI lembaga politik apa lembaga Pemrintah?

H Anhar Nasution
Pimpinan Panja Pertanahan DPR RI 2004-2009

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top