Polhukam

MUI Gelar Ijtima’ Ulama Bahas Pembiayaan Politik

PARLEMENTARIA.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI)  akan menggelar pertemuan atau Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa ke 6 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 7-10 Mei 2018 mendatang. Ijtima’  akan dihadiri 1.000 peserta,  terdiri dari pimpinan komisi fatwa MUI se-Indonesia, perwakilan ormas, unsur pondok pesantren, perguruan tinggi dan cendekiawan hukum Islam.

 

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, ijtima’ akan membahas masalah-masalah aktual keagamaan. “Salah satu hal yang akan dibahas yakni pembiayaan  politik ,”kata kiai Ma’ruf kepada pers di Jakarta, Senin (30/4).
Menurut kiai Ma’ruf, banyak masalah aktual dan hal-hal baru muncul beririsan dengan masalah keagamaan, sebagai buah dari dinamika dan perubahan masyarakat. yang membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama.

 

“Jawaban atas berbagai masalah dirasa sangat penting sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,”jelas kiai.

 

Sementara Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan, ada beberapa masalah strategis kebangsaan, masalah-masalah negara, salah satunya tanggung jawab bela negara di dalam menjaga eksistensi negara NKRI. Karena dalam perspektif hukum Islam, NKRI yang merupakan komitmen seluruh bangsa pada saat didirikannya harus dijaga.

 

“Ini adalah darul ahdi, negara kesepakatan dan setiap kita memiliki tanggung jawab untuk kesepakatan itu, sepanjang kesepakatan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya,” kata Niam.

 

Selanjutnya yang tak kalah penting dalam pembahasan tersebut adalah terkait dengan maraknya politisasi agama, khususnya jelang pilkada dan pilpres. “Agama harus jadi kaidah penuntun di dalam kehidupan politik kenegaraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Akan tetapi kalau mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik praktis tentu ini harus dikoreksi. Agama tidak boleh dijadikan sekadar justifikasi untuk meraih tujuan politik sesaat,” jelasnya.

 

Kemudian lanjut Niam, kami juga membahas soal pemidanaan LGBT, dan perluasan pengertian perzinahan yang ada di KUHP termasuk tentang pernikahan usia dini dan penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah. “Itu semua akan kami bahas di sana,” pungkasnya. (ks)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top