Pengawasan

Muqowam Desak Pemerintah Konsisten Implementasikan UU Desa

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam terkejut dengan protes sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Semarang dan Kendal dengan keinginan beberapa anggota DPR RI untuk merevisi UU No: 6/2014 tentang Desa.

Dalam keterangan singkat via WhatsApp (WA) kepada Parlementaria.com, Muqowam mengaku, mendapat komplain dari para Kepala Desa di kedua kabupaten saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.

Senator dari Provinsi Jawa Tengah itu menyebutkan, beberapa wakil rakyat yang duduk di DPR punya keinginan untuk merevisi UU No: 6/2014 tentang Desa. Keinginan anggota dewan itu disampaikan sejumlah Kepada Desa kepada Muqowam.

Kepala Desa Sendang Dawuhan, Kecamatan Rowosari, Kendal, Bambang Utoro mengklaim Muqowam adanya pemberitaan di media tentang wacana revisi UU Desa oleh anggota DPR RI yang tidak memahami substansi dan ruh UU Desa.

Sebab itu, Bambang mendesak Muqowam dan DPD membendung keinginan itu. Bahkan Bambang bersama kepala desa lainnya sepakat mendatangi Fraksi yang ada di DPR RI untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Rohmat, Kepala Desa Sraten, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dan Agus Muhajir Tontowi, Kepala Desa Reksosari, Kec. Suruh, Kab. Semarang juga menceriterakan hal serupa.

Lebih lanjut, para Kepala Desa di dua Kabupaten tersebut, segera akan membentuk Tim Kerja yang dimaksudkan untuk merespons siapapun yang berencana merevisi UU Desa.

Menjawab keberatan para Kepala Desa, politisi kelahiran 1 Desember 1860 ini mendesak Pemerintah konsisten dalam mengimplementasikan UU Desa, mulai tataran regulasi dibawah UU, perencanaan Kebijakan sampai ke soal Anggaran Desa, baik bersumber dari APBN maupun APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

Dia sepakat dengan para Kepala Desa yang intinya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat pelaksana UU Desa, utamanya pada tingkatan Kementerian mampu melaksanakan amanat UU Desa dan amanat Presiden.

“Kasihan Presiden yang sudah serius berpihak terhadap Desa, tetapi tidak dibarengi keseriusan dan komitmen dari para pembantunya di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” kata dia.

Muqowam mengaku, memahami sikap para Kepala Desa tersebut yang akan memanfaatkan pemilu legislatif 2019 sebagai momentum politik terhadap keberlangsungan UU Desa.

“Sebagai anggota DPD, saya akan melaporkan temuan dari hasil kunker ke Kabupaten Kendal dan Semarang itu secara kelembagaan DPD Ri,” ungkap Muqowam.

Seperti diberitakan salah satu media beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan UU No: 2/2014 tentang Desa harus segera direvisi. Pasalnya, UU Desa yang berlaku saat ini, belum mengatur secara tegas mengenai status perangkat desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, kata Taufik, perlu ada kejelasan dari status dan posisi Ketua RT atau Ketua RW, karena mereka itu merupakan bagian dari perangkat desa. “Perangkat desa tidak bisa bekerja maksimal bila tak mendapat dukungan dari Ketua RT/RW. Ini perlu ada perlindungan status hukum, makanya yang akan datang perlu adanya revisi UU Desa,” kata Taufik.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku prihatin dengan kondisi Ketua RT dan Ketua RW karena honor yang diterima keduanya hanya Rp 300.00 setahun. Padahal, tanpa adanya mereka, perangkat desa tidak bisa bekerja.

Dikatakan, selama ini tak ada skema reward and punishment, padahal pekerjaan mereka sangat dituntut. ” Ketika membahas UU Desa, belum terpikirkan bakal dialokasikan anggaran Rp 1 miliar per desa, karena ini merupakan hasil perjuangan dari perangkat desa.”

Namun, dalam pelaksanaan teknisnya, kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini, membutuhkan penyempurnaan, karena perangkat desa yang berjuang dari awal, hak dan kewajibannya menjadi tertinggal,” imbuh Taufik.

Karena itu, Taufik berjanji akan menginisiasi revisi UU Desa, dan akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) melalui fraksinya dan pemerintah.

Menurut dia, UU Desa perlu penyempurnaan. Karena, dengan anggaran Dana Desa yang mencapai Rp 70 triliun setiap tahunnya tetapi masih ada ketimpangan. Pelaksanaan teknisnya pun masih diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), di luar UU Desa.

“Misalnya, dalam Permen itu harus ada BUMDes dan APBDes. Ini kan memberatkan, bagaimana mungkin disertai dengan syarat-syarat yang begitu ketat, karena Kepala Desa ini bukan adminstratif seperti PNS yang lengkap aparatnya,” ungkap Taufik. (art)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top