Polhukam

Fadli Zon: Tidak Berpihak Kepada Tenaga Lokal, Jokowi Istimewakan Pekerja Asing

PARLEMENTARIA.COM– JAKARTA– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengistimewakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Itu terbukti dengan dikeluarkannnya Peraturan Presiden (Perpres) No: 20/2018 tentang Penggunaan TKA.

“Pemerintahan Jokowi ternyata tidak berpihak kepada kepentingan tenaga kerja lokal. Di tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing, bukan malah sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/4).

Kritik ini disampaikan Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Kamis (19/4). “Kebijakan itu salah arah. Padahal, Jokowi pernah menjanjikan ingin menciptakan 10 juta lapangan kerja buat anak-anak bangsa. Namun, tiga tahun berkuasa pemerintah malah terus-menerus melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.”

Ketika pasar produk dalam negeri diberikan secara murah kepada asing, kini bursa kerja di Tanah Air juga hendak diobral kepada asing. Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) per Maret 2018, ada sekitar 126 ribu TKA yang ada di Indonesia.

“Angka ini melonjak 69,85 persen dibandingkan angka jumlah TKA pada Desember 2016, yang masih 74.813 orang. Sebelum ada Perpres Nomor 20 Tahun 2018 saja lonjakannya sudah besar, apalagi sesudah ada Perpres ini,” keluh politisi Partai Gerindra ini.

Data itu hanya menyangkut jumlah TKA yang legal. Mungkin data TKA ilegal yang masuk ke pasar kerja lokal bisa jauh dari itu jumlahnya. “Di Sultra, misalnya, di sebuah perusahaan nikel tahun lalu, ditemukan 742 TKA asal China yang bekerja di sana. 210 di antaranya tenaga kerja ilegal. Hampir 30 persennya ilegal. Menurut data resmi, TKA legal dan ilegal mayoritas memang berasal dari China.”

Perpres No: 20/2018, menurut Fadli, sangat berbahaya. Sebelum adanya beleid baru ini saja, pemerintah sudah kewalahan mengawasi TKA yang masuk, apalagi sesudah dibuka lebar-lebar. Sementara jumlah pengawas hanya 2.294 orang. Mereka harus mengawasi sekitar 216.547 perusahaan dan ratusan ribu tenaga kerja asing. Berarti satu pengawas harus mengawasi sekitar 94 perusahaan legal.

Itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi, harus pula mengawasi TKA. Idealnya, seorang petugas hanya mengawasi lima perusahaan. Dengan asumsi jumlah perusahaan dan TKA itu, setidaknya dibutuhkan 20-30 ribu pengawas.

“Pengawasan kita terhadap TKA juga semakin lemah, karena kini pengawasan ketenagakerjaan dipindahkan ke level provinsi, bukan di kabupaten/kota. Beleid ketenagakerjaan yang baru ini benar-benar tak punya kontrol.”

Pada sisi lain, sambung Fadli, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) memperlihatkan 1.599 kasus 2016 dan 2.345 kasus 2017. Ironis, di tengah PHK yang meningkat, Jokowi malah malah memberi keleluasaan aturan ketenagakerjaan bagi orang asing.

“Saya kira kebijakan-kebijakan tadi tak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Itu semua harus segera dikoreksi. DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas TKA. Tapi, rekomendasinya diabaikan,” demikian Fadli Zon. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top