Pengawasan

Bamsoet Segera Surati Pemerintah Soal Anggaran Pembangunan Gedung Baru DPR RI ‎

PARLEMENTARIA.COM– Penambahan jumlah DPR RI periode 2019-2024 sesuai dengan UU Pemilu yang sudah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu berimplikasi kepada penambahan ruangan buat anggota dewan.

Ruangan yang ada sekarang di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta sudah tidak mencukupi. Bahkan boleh dikatakan, gedung Nusantara I sudah melebihi kapasitas akibat bertambahnya jumlah staf dan tenaga ahli anggota dewan.

Karena itu, pimpinan DPR RI segera menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan pembangunan gedung baru DPR RI.‎ Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta mengatakan, rapat pimpinan DPR RI lalu sudah memutuskan bakal menyurati kembali pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan Alun-alun Demokrasi.

Dikatakan, sesuai dengan dana yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan dalam APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana Rp 601 miliar untuk dua pekerjaan itu. “Berdasar hasil audit Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gedung Nusantara I DPR RI sudah tidak memadai untuk untuk menunjang kinerja dewan,” kata dia.

Dijelaskan, DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2018. “Jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung pada 2018 ini, DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan. Itu akan kita pertimbangkan untuk tak dilanjutkan walau BURT telah menyampaikannya di sidang paripurna.”

Rapat Paripurna DPR, 10 April lalu, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rp 7.721.175.861.000 untuk anggaran 2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Ketua BURT DPR Capten Anthon Sihombing menjelaskan, anggaran lRp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan buat beberapa satuan kerja (satker). Fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR RI 2019-2024. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top