Opini

Tentang Meikarta, Kebohongan Pejabat ATR/BPN Atau Bualan Ketua MPR?

DIREKTORAT Jenderal (Dirjen) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwien pada ‘Seminar Kebijakan dan Regulasi Pembebasan Lahan Proyek Properti’ di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Kamis (15/3) mengatakan, proyek Meikarta belum ada penyesuaian tata ruang.

Padahal, proses penyesuai tata ruang harus tuntas sebelum penjualan atau marketing sales. Soalnya, proyek Meikarta berbeda dengan Proyek Perusahaan Plat Merah dimana bisa mengubah perencanaan tata ruang kota. Contohnya proyek kereta cepat, Jakarta-Bandung yang bakal melewati jalur kawasan industri dan pemukiman penduduk.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan malah dengan bangga mengatakan, proyek Meikarta patut di apresiasi. Ucapan itu dilontarkan saat Zulkifli meninjau Proyek Meikarta di Cikarang beberapa waktu lalu.

Dengan bangganya Zulkifli mengatakan, hari ini saya meninjau dan melihat langsung ke lokasi akan keberadaan Meikarta. “Saya katakan, tidak ada masalah pengembang mengerjakan pembangunan sesuai izin yang diberikan, yaitu membangun fasilitas umum konsep hijau melalui keberadaan dan Central Park. Ini patut di apresiasi,” kata kepada sejumlah awak media.

Ucapan Ketua MPR RI kepada awak media itu mungkin saja untuk menjawab keresahan ribuan masyarakat yang sudah terlanjur mengikat perjanjian jual beli dengan perusahaan pengembang Meikarta Perusahaan. Malah ada diantaranya yang terlanjur membayar sejumlah uang relatif besar untuk mendapatkan produk dari proyek itu.

Dari pengamatan saya, bisa saja ucapan itu untuk menenangkan masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan dan keresahan yang berdampak pada stabilitas Nasional. Jadi, itu wajar saja diucapkan seorang wakil rakyat yang kedudukan dan jabatan nya sangat mumpuni melakukan hal tersebut.

Atau, bisa saja Zulkifli Hasan juga tertarik untuk pindah ke Meikarta saat pensiun nanti. Dan, itu juga sah-sah saja karena betapa hebat dan gencarnya pemasaran Meikarta baik melalui media cetak maupun elektronik. Jadi, siapapun pasti tertarik dan berhayal ingin menempati dan memiliki hunian nyaman tersebut.

Ini menjadi tidak nyamannya tatkala pejabat tinggi negara yang sangat berkompeten di Kementrian ATR/BPN RI mengatakan, Meikarta belum ada penyesuaian tata ruang dan ini harus tuntas sebelum memulai penjualan atau marketing sales.

Nah, ada apa dengan pejabat kementrian ATR/BPN RI ini. Kenapa ucapan itu sampai keluar dari mulut seorang Dirjen. Hal ini tentu menjadi pertanyaan orang, termasuk saya.

Soalnya, ucapan itu menurut saya, sangat tendensius apalagi sampai membandingkan dengan Proyek Kereta Cepat Indonesia China yang menurut dia merupakan perusahaan Plat Merah. Apa ini kebohongan Pejabat ATR/BPN atau bualan dari Ketua MPR sehingga rakyat menjadi bingung.

Perusahaan plat merah yang bisa mengubah perencanaan tata ruang. Jadi, inti yang saya dapat dari perkataan Dirjen Kementerian ATR/BPN itu. Hebat benar PT KCIC ini sehingga muncul pertanyaan berikutnya, apa betul KCIC itu adalah perusahaan ‘Plat Merah’.

Kalau PT KCIC perusahaan plat merah, dari mana sumber dana pembiayaannya? Apa dari APBN atau dari mana? Bagaimana pula jika dibandingkan dengan Proyek Pulau Reklamasi yang jelas belum ada Rencana Tata Ruang, belum terbit PERDA yang sudah tentu tidak ada SIPPT tetapi Menteri ATR/BPN RI menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (SHPL).

Selain itu juga sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang arealnya sama dengan luas SHPL miliki Pemda DKI. Ini jelas melanggar ketentuan perundangan dan terindikasi penyalahgunaan jabatan dengan menguntungkan pihak lain.

Mengapa Aparat penegak Hukum terutama KPK tidak berani menyentuh masaalah ini, apa lagi dengan ucapan Dirjen ATR/BPN itu sudah semakin jelas dan terang benderang Bahwa kasus ini ter indikasi kuat menyalahi Aturan perundangan.

Untuk tidak terjadi silang sengketa dan pertanyaan yang berlarut-larut dan rakyat tidak sak wasangka terhadap ucapan ketua MPR RI, Menteri ATR/BPN tidak boleh diam seribu bahasa. Dari berbagai ucapan dia atas, ada yang ditanya apakah ini kebohongan pejabat ATR/BPN atau bualan dari Ketua MPR.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil harus memberi penjelasan secara tuntas kepada rakyat melalui media massa baik soal izin Meikarta seperti yang dikatakan Ketua MPR RI atau mungkin juga secara diam-diam sudah terbit hak atas lahan tersebut. Sebagai negara demokrasi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara ini punya hak untuk mengetahui.

Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN juga harus menjelaskan keberadaan PT KCIC yang di klaim bawahannya merupakan Perusahaan Plat Merah yang bisa merubah rencanana tata ruang lingkungan yang dimasukinnya.

Untuk terang benderangnya semua carut-marut persoalan ini, Sofyan Djalil sebagai pihak yang paling bertanggungjawab mengenai Kementerian ATR/BPN harus menjelaskan ini semua termasuk penerbitan HGB diatas HPL Pulau Reklamasi.

Menurut hemat saya, sampai saat ini belum jelas dan tuntas persoalan ini semua. Dan, jangan sekali-kali para pejabat negeri ini berlindung dibalik kekuasaan, sehingga semena-mena melakukan apa saja di negara ini.

Sebagai pejabat negara yang mendapat amanah dari rakyat, janganlah arogan, otoriter. Berlakulah amanah karena kedudukan anda sekarang itu atas dasar amanah rakyat yang nanti akan dipertanggung jawabkan dihadapan sang Pencipta.

Oleh H Anhar Nasution SE
Ketua Umum LSM FAKTA

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top