Pengawasan

Ahmad Muqowam: UU Desa Bisa Bahayakan Desa

PARLEMENTARIA.COM – Anggota DPD RI Dapil Jateng Ahmad Muqowam menghadiri pertemuan Kepala Desa se Kabupaten. Kendal, Jawa Tengah, Rabu 21/2/2018).

Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kab. Kendal H. Bambang Utoro dalam pertemuan tersebut mengungkapkan berbagai persoalan dalam pelaksananaan Program Pembangunan Desa berdasarkan UU Desa di Kendal khususnya dan berbagai tempat lainnya tentunya.

Persoalan yang ada di tingkat lapangan antara lain diakibatkan adanya berbagai aturan perundangan dibawah UU yang masih saling bertentangan, tidak harmonis, bahkan saling bertolak belakang, baik secara horisontal maupun vertikal.

Bambang Utoro melanjutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tidak harmonisnya aturan yang ditetapkan oleh Kemendagri, Kemendes, Kementerian Keuangan, bahkan di Bappenas. Belum lagi dengan aturan-aturan di tingkat propinsi maupun kabupaten.

Bambang juga menyampaikan bahwa selain hal yang baik dari pelaksanaan UU Desa, ada efek negatif yang semestinya tidak boleh terjadi, misalnya berkurangnya tingkat kebersamaan atau gotong royong di tingkat desa.

Dalam pertemuan tersebut, Muqowam mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan masukan banyak hal, antara lain soal besaran dana desa yang sama bagi semua desa, soal pentahapan pencairan dana desa sampai usulan penghasilan tetap aparat desa.

Terhdap persoalan dana desa, Muqowam sekali lagi mendesak kepada pemerintah untuk melaksanakan UU Desa secara murni dan konsekuen.

“Artinya bahwa dana desa bagi masing-masing desa harus didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis,” jelasnya.

Kebijakan pemerintah dalam mengucurkan dana desa tidak berdasarkan pada pikiran yang benar dan berdasarkan UU Desa.

“Ini kebijakan yang keliru dan ngawur. Dan sampai sekarang kriteria tersebut tidak dilaksanakan. Ini satu bukti lagi pemerintah sengaja melambatkan atau mengurangi keberpihakannya terhadap desa,” katanya.

Muqowam mendesak agar dana desa dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Desa, agar desa dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan yang lebih penting UU Desa diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kalau hal tersebut tidak dilaksanakan maka UU Desa justru akan membahayakan bagi desa sendiri. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top