Ekonomi

Endang Minta LPDB Tidak Persulit UMKM Akses Pembiayaan

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Endang Srikarti Handayani minta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tak mempersulit pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pembiayaan.

“Ini penting dalam rangka mengembangkan UMKM yang jumlahnya puluhan ribu dan target serapan anggaran. Saya minta prosesnya jangan bertele-tele, karena pada akhirnya diberikan juga,” kata politisi perempuan partai Pohon Beringin itu.

Hal tersebut dikatakan akikl rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini ketika memberikan kata sambutan pada seminar Pelatihan Kewirausahaan Melalui GKN bagi Organisasi Masyarakat di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dikatakan Endang, dirinya mendukung penyaluran tetap harus melalui mekanisme yang berlaku. Apalagi dengan anggaran Rp 1,2 triliun, penyerapan dana mesti maksimal.

Menurut Endang, permodalan sangat penting untuk keberlanjutan usaha, terutama agar koperasi dan UMKM tidak berhenti atau jalan di tempat. Yang namanya usaha, untuk memulai perlu modal. Bagi para pelaku usaha, kalau diberi tambahan modal akan berkembang, apalagi dengan adanya persaingan usaha global. “Tanpa permodalan, mereka akan kalah,” kata Endang.

Acara yang diinisiasi politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini merupakan bagian dari target penyerapan anggaran Rp 1,2 triliun dana alokasi bagi pengembangan UMKM. Dengan menggelar acara seperti ini, sosialisasi pun tersampaikan kepada masyarakat secara efektif.

“Saya sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi VI DPR harus memfasilitasi agenda seperti ini untuk rakyat. Buat saya wajib 24 jam melayani rakyat, karena ini amanah yang harus dijalankan dan ini juga bentuk cinta kepada rakyat,” kata dia.

Pada kesempatan serupa, Asisten Deputi Bidang Peran Serta Masyrakat Hariyanto mengatakan, para peserta yang mengikuti pelatihan wirausaha akan mendapat sertifikat. Sertifikat itu akan dijadikan salah satu syarat pembiayaan dana bergulir.
“Para pelaku usaha jika ingin mengajukan harus membuat proposal. Kemenkop menyediakan bantuan modal usaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) maksimal Rp 13 juta, sedangkan pembiaayan dana bergulir (LPDP) minimal Rp 50 juta,” demikian Haritanto. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top