Legislasi

Rapat Paripurna DPR Setujui Penambahan Pimpinan MPR dan DPR

PARLEMENTARIA.COM – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD atau (MD3) menjadi UU, Senin (12/2/2018).

Dengan disetujuinya UU tersebut maka DPR menyetujui penambahan kursi Pimpinan MPR dan DPR. Karena dalam UU tersebut diatur soal penambahan kursi Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR. Jumlah Pimpinan MPR ditambah tiga dan Pimpinan DPR ditambah satu orang. Dengan demikian, Pimpinan MPR menjadi 8 dan Pimpinan DPR menjadi 6.

Sedangkan dua fraksi, yaitu PPP dan Nasdem menyatakan tidak setuju dengan beberapa poin dalam revisi UU MD3 tersebut. Kedua fraksi ini hampir dipastikan tidak akan mendapat jatah dari penambahan kursi MPR. Karena tiga kursi penamabahan Pimpinan MPR itu diberikan kepada Fraksi PDIP, Gerindra dan PKB.

Karena itu, Fraksi PPP mempersoalkan sistem atau tata cara penambahan kursi Pimpinan MPR. Seperti disampaikan Juru Bicara dari F-PPP, Arsul Sani, ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari. Pada Pasal 247 A, khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR, menurut PPP melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009.

Arsul menegaskan, pihaknya tidak setuju penambahan pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD. Sebab, MPR merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Jadi, menurut dia, DPD harus dilibatkan untuk menggunakan haknya terkait penambahan kursi pimpinan MPR.

Sedangkan Juru Bicara dari Fraksi Nasdem Hamdhani menyampaikan, ketidaksetujuaan fraksinya karena penambahan kursi pimpinan parlemen untuk periode ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja parlemen. Hamdhani mengatakan, Fraksi Nasdem berpendapat revisi UU MD3 masih butuh pendalaman secara menyeluruh, dengan harapan bisa mendongkrak kinerja lembaga legislatif. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top