Pengawasan

Oesman Sapta: Perlu Sinergi Pusat Dengan Daerah Awasi Dana Desa

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang mengatakan, perlu ada sinergitas antara DPD RI dengan daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Itu dikatakan Oesman Sapta dalam pertemuan Ketua DPD RI dengan delegasi DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan di Ruang Delegasi Nusantara III Senayan Jakarta, Senin (12/2).

Dalam pertemuan itu Oesman Sapta didampingi Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam, anggota Komite I Ahmad Subadri dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Budi Wijaya serta 12 anggota Banmus DPRD Kota Banjarmasin.

Pada pertemuan itu, Oesman Sapta menjelaskan kondisi terkini DPD RI pasca Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasca revisi DPD RI mendapat tambahan kewenangan selain mengawasi pengelolaan dana desa, DPD juga mendapatkan kewenangan mengawasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di seluruh Indonesia.

“Terkait pengawasan dana desa, kami sudah menjalin MoU dengan Kementerian Desa juga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Selain itu, yang menjadi partner kami di daerah, ya DPRD. Tugasnya adalah menjaga dan mengawasi dana desa agar tepat sasaran.

“Selain itu perlu dibangun sistem yang dapat berfungsi ketat melekat dan tepat sasaran, oleh karena itu kita semua bermitra dengan daerah,” jelas Oesman Sapta.

Akhmad Muqowam menjelaskan, tugas DPD RI ke depan akan semakin berat jika DPR mengesahkan revisi UU MD3 khususnya pasal tambahan yang mengatur bahwa DPD RI juga berhak mengevaluasi dan mengawasi rancangan Perda.

“Ini menjadi penting karena diperkiraan dalam satu tahun minimal 1082 Perda diawasi DPD RI. Ini berarti, daerah yang akan mengesahkan Perda akan lapor ke DPD. Karena itu, perlu sinergitas DPD dengan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu,” ujar Muqowam.

Karena itu, Oesman Sapta berpesan agar DPRD sebagai mitra kerja DPD RI perlu melakukan sinergi dengan DPD dalam mengontrol pembangunan demi kemajuan daerah.

“Sinergi diperlukan untuk menunjang tugas dan peran DPD RI, selain itu agar kita tahu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di daerah, sehingga DPD dapat membawa permasalahan tersebut ke pusat dan mencarikan solusinya dengan pemerintah pusat,” demikian Oesman Sapta. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top