Pengawasan

Heri Gunawan Minta Kaji Ulang Potong Gaji ASN Untuk Zakat

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menilai, langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) 2,5 persen untuk zakat sangat tidak tepat.

Diskursus tersebut, jelas politisi senior partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, akan menimbulkan polemik, karena diusulkan di tahun politik. Publik bisa saja menduga bahwa pemotongan ini hanya untuk menutup defesit anggaran.

“Ada anggapan pemerintah tengah mencari dana untuk menambal defisit anggaran saat ini. Wacana ini sangat tidak tepat dan perlu kajian berulang-ulang. Apalagi itu dicetuskan di tahun politik,” ungkap Heri Gunawan seperti ditulis media resmi DPR RI yang dikutip Parlementaria.com, Senin (12/2).

Menurut wakil rakyat dari Dapil Kabupaten dan Kota Sukabumi, Jawa Barat ini, langkah pemerintahan Jokowi memotong gaji ASN untuk zakat itu sangat sensitif sehingga perlu kehati-hatian, karena potensinya tidak sedikit, bisa mencapai di atas Rp 200 triliun.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menerbitkan Perpres untuk kewajiban zakat ASN. Zakat, kata Heri, merupakan wilayah privat yang bersifat sukarela. Tidak semua ASN wajib berzakat.

Malah, kata Heri Gunawan, ada kelompok ASN yang justru berhak menerima zakat. “Diskursus ini seperti tidak sensitif terhadap kesanggupan ASN. Disebutkan bahwa ASN yang wajib dipungut zakat yang penghasilannya setara 85 gram emas setahun,” jelas dia.

Lebih jauh dikatakan, kalau dipakai patokan harga emas per 7 Februari 2018 Rp 576.511 per gram, maka emas 85 gram itu setara dengan penghasilan Rp 49.003.435 per tahun atau per bulannya Rp 4 juta.

Itu artinya, ASN dengan penghasilan minimal Rp 4 juta per bulan dikenai potongan zakat. “Dengan gaji itu banyak ASN yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya karena alasan macam-macam, dari kebutuhan harian, bayar sekolah anak, sampai bayar kredit, dan utang,” ungkap anggota Fraksi Gerindra DPR ini.

Malah Heri menyarankan, mekanisme pemotongan untuk zakat, sebaiknya ditentukan setelah jumlah pendapatan ASN dipotong semua pengeluaran kebutuhan dasarnya, seperti utang dan pengeluaran biaya operasional selama bekerja.

Dari sini negara bisa menetapkan seorang ASN telah berkewajiban mengeluarkan zakat profesi. “Ketimbang berpolemik terkait mekanisme memungut zakat dari penghasilan, sebaiknya pemerintah membenahi mekanisme pengelolaan zakat agar lebih profesional dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan umat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah akan lebih baik.”

Dijelaskan, zakat nyaris sama dengan pajak. Bila zakat masuk wilayah privat yang diatur hukum syariah, pajak masuk ranah publik. Jangan muncul pandangan, pungutan zakat lewat Perpres itu adalah cara tersembunyi pemerintah untuk menutup defisit anggaran karena penghasilan pajak yang terus meleset dari target.

“Sementara 80 persen pendapatan pemerintah bergantung dari situ. Wacana tersebut harus ditinjau ulang dengan hati-hati. Pemerintah perlu melibatkan seluruh elemen atau organisasi Islam untuk memusyawarahkan hal tersebut,” demikian Heri Gunawan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top