Polhukam

Sepenggal Kata Bijak Fahri Hamzah Buat Jokowi

PARLEMENTARIA.COM– “Pers akan sunyi jika ia tak dihuni narasi besar menuju cita-cita negeri, dan akan hampa jika ia tak dihiasi kejujuran ketika menjadi penyampai fakta dan realita #selamatharipersnasional2018”

Demikian sepenggal kata-kata bijak yang ditulis Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah lewat akun Twitternya #Fahrihamzah yang dishare ke awak media di Parlemen, Sabtu 10/2), dalam kaitannya dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Tulisan Fahri ini berangkat dari keprihatinan atas penangkapan dan penahanan wartawan senior Asyari Usman. Dia menyebutkan bahwa modus penangkapan dan penahanan orang zaman Pemerintahan Jokowi dan JK ini termasuk wartawan senior Asyari Usman kemarin adalah untuk membuat orang takut saja.

“Padahal penangkapan dan penahan di luar yang di atur KUHAP adalah pelanggaran HAM. Sadarkah Pak?” kata politisi senior sekaligus deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu

Fahri juga menuturkan, sejak kegiatan Aksi Bela Islam (ABI) lalu ada banyak orang ditangkap, ditahan lalu dilepas. Nama-nama besar; Rahmawati Sukarno dan Sri Bintang Pamungkas mungkin maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara ini hadir dalam hukum.

“Tapi, ini keliru. Negara hadir dalam hukum ditentukan caranya oleh hukum itu sendiri,” ungkap wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus peraih suara terbanyak untuk PKS pada pemilihan legislatif 2014 itu.

Karenanya, kata Fahri, penangkapan dan penahanan adalah peristiwa hukum yang membatasi hak warga negara, maka ia didefinisikan secara ketat. Sebab, Tidak bisa ia diselenggarakan secara sembarangan apalagi kepada mahasiswa dan wartawan.

KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan dan penahan dilakukan dalam proses penyidikan ketika sudah cukup bukti seseorang telah melakukan tidak pidana dengan kata lain, orang ditangkap jika ia sudah masuk ke tahap penyidikan sebagai tersangka.

Seharusnya, tidak ada warga negara yang ditangkap atau ditahan jika hanya untuk sebuah penyelidikan. Dalam penyelidikan, seharusnya seseorang maksimal dipanggil saja bukan ditangkap atau ditahan.
“Dipanggil pun sebaiknya diam-diam saja. Bukan diumbar untuk gagah-gagahan negara,” ucapn Fahri.

Sekali lagi, kata Fahri, negara tak ditaati oleh warga negaranya karena melanggar HAM atau nampak melakukan tindakan represif yang tidak adil, tapi karena memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada warga Negaranya.

“Tolonglah pak Jokowi dan Pak JK aturlah keadilan ini. Apa sih hebatnya kalian bisa menangkap orang hanya karena sebuah tulisan dan berpendapat? Apa gagahnya kalian di depan wartawan dan mahasiswa? Pesan apa yang kalian akan sampaikan kepada Ustadz, Mubalig dan Ulama? Atau Dosen serta Aktifis Pergerakan? Ayolah pak!” imbuhnya.

Bahkan, Fahri mengatakan, rakyat ditakuti tidak akan merasa takut ketika rezim tidak mau memproses orang-orang kaya dan pejabat tinggi yang telah melampaui batas dengan kata-kata dan tindakannya.

“Toh mereka tidak berani kalian sentuh… Apakah karena mereka partai berkuasa? Ada batas, pada semua hal. Sekarang berhentilah. Kalian ingin melindungi diri dengan cara yang salah,” ujarnya terheran-heran.

Maka dari itu, Fahri mengimbau pemerintah jangan hukum harus tajam semua sisinya, yang memotong ke segala penjuru dan jangan berat sebelah. Sebab rasa terzalimi bisa melahirkan pemberontakan.

“Berhentilah.! Mari kita jaga demokrasi kita. Kebebasan kita ini mahal karena banyak orang mati dalam sejarah Indonesia karena merebutnya. Air mata, peluh dan darah, tulang-tulang berserakan adalah harga dari kebebasan kita. Jangan biarkan upaya sedikitpun untuk merampasnya,” pungkas Fahri Hamzah. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top