Polhukam

Ketua DPR: Penambahan Kursi Pimpin MPR dan DPR Efektif Setelah Revisi UU MD3 Diundangkan

PARLEMENTARIA.COM – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, penambahan kursi Pimpinan MPR dan DPR mulai efektif setelah revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) diundangkan atau ditandatangani Presiden.

Menjawab pertanyaan wartawan di Media Center DPR, Kamis (8/2/2018) mengakui bahwa rapat Badan Legislasi (Baleg) dengan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah telah menyepakati penambahan 3 kursi untuk Pimpinan MPR dan 1 kursi untuk Pimpinan DPR.

Dijelaskan Bamsoet, begitu dia akrab disapa, hasil kesepakatan di Baleg itu akan dibawa ke rapat paripurna mendatang untuk diminta persetujuan untuk ditetapkan menjadi UU. Kemudian setelah itu paripurna menyetujui menjadi UU maka selanjutnya ditandatangani Presiden. “Jadi Prosesnya masih lama,” jelas Bamsoet.

Setelah hasil Revisi UU MD3 itu diundangkan, ulas Bamsoet, maka masing-masing fraksi yang mendapat jatah penambahan kursi tersebut akan menyampaikan usulan calon yang akan duduk dipimpinan. Untuk DPR disampaikan kepada DPR dan untuk Pimpinan MPR disampaikan ke MPR.

Bamsoet juga membenarkan bahwa penambahan satu kursi Pimpinan DPR merupakan jatah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 yang belum terakomodir di Pimpinan DPR. Siapa orangnya, Bamsot mengatakan bahwa itu terserah Fraksi PDI Perjuangan.

Sedangkan untuk penamabahan 3 kursi Pimpinan MPR, seperti dijelaskan Bamsoet, satu kursi untuk PDI Perjuangan dan dua kursi lagi masing-masing untuk Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Tiga kursi itu untuk PDIP, Gerindra dan PKB,” jelas Bamsoet. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top