Legislasi

PPP dan Nasdem Tak Setuju Sistem Pembagian Jatah Kursi Tambahan Pimpinan MPR

PARLEMENTARIA.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Nasdem merupakan dua partai yang tidak sepakat dengan hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khusus tentang pembagian jatah atau tata cara penambahan kursi pimpinan MPR  bagi fraksi tertentu.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengingatkan Pemerintah dan Baleg harus hati-hati dalam mencermati poin-poin pembahasan pada revisi UU MD3. Menurutnya, ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari.

“Ada satu materi yang jika ini diteruskan atau diloloskan dalam revisi UU MD3 ini bisa menimbulkan problem konstitusionalitas norma jika digugat ke MK. Yakni pada Pasal 247 A khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR, menurut kami melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009,” ujar Arsul saat Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018) dini hari.

Arsul menegaskan, pihaknya tidak setuju penambahan pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu tanpa persetujuan DPD. Sebab, MPR merupakan lembaga yang terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Jadi, menurut dia, DPD harus dilibatkan untuk menggunakan haknya terkait penambahan kursi pimpinan MPR.

Sedangkan Fraksi Nasdem dalam Rapat Kerja Baleg tersebut menolak seluruh komposisi penambahan Pimpinan DPR, MPR, dan DPD. F-Nasdem yang diwakili oleh anggota Baleg Hamdhani mengungkapkan bahwa penambahan kursi pimpinan parlemen untuk periode ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja parlemen.

Hamdhani mengatakan, Fraksi Nasdem berpendapat revisi UU MD3 masih butuh pendalaman secara menyeluruh, dengan harapan bisa mendongkrak kinerja lembaga legislatif. “Fraksi Nasdem berpendapat revisi kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 masih perlu pendalaman,” jelasnya.

Dalam rapat antara Baleg dan Menkumham sudah disepakati penambahan 3 kursi Pimpiman MPR menjadi 8 dan kursi Pimpinan DPR ditambah satu menjadi 6. Penambahan satu kursi MPR untuk jatah PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 yang belum masuk dalam Pimpinan DPR karena waktu pemilihan Pimpinan DPR ketika itu dilakukan dengan sistem paket.

Begitu juga untuk penambahan 3 kursi Pimpinan MPR, satu kursi sudah menjadi jatah PDIP karena dalam Pimpinan MPR sekarang ini PDIP sebagai pemenang Pemilu belum terakomodir. Sedangkan sisa dua kursi untuk jatah Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top