Pengawasan

Zulfan Lindan: Pemerintahan Jokowi Harus Kaji Ulang Hapus Subsidi Listrik

PARLEMENTARIA.COM– Wacana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menghapus subsidi listrik harus ditijau ulang dan melalui pengkajian mendalam, salahsatunya dengan melihat kondisi ekonomi rakyat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfan Lindan menyatakan, pemerintah tidak boleh begitu saja menghapus subsidi yang memang sebenarnya itu adalah hak rakyat. Namuh harus melalui pengkajian, terlebih kondisi ekonomi rakyat sedang terpuruk seperti saat ini.

“Harus ada pengkajian. Ini serius, karena kalau untuk subsidi listrik, tidak boleh dipukul rata. Harus dilihat kondisi masyarakatnya serta pendapatan ekonominya karena ada di suatu wilayah sudah baik ekonominya di wilayah lain juga malah harus mendapat perhatian dari pemerintah,” kata dia, Gedung DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/2).

Karena itu, wakil rakyat dari Dapil Provinsi Aceh ini menghimbau pemerintah, agar jangan sampai di suatu wilayah masyarakat atau orang per orang menggunakan 900 Kilowatt Hour (Kwh) kemudian ia mendapat subsidi yang sebenarnya penghasilan ekonomi mereka cukup tinggi.

Jadi, harus dilihat potensi masyarakat ini seperti apa. Jangan dijadikan secara umum karena pendapatan masyarakat tidak sama. “Misalnya wilayah desa atau kecamatan mereka penghasilannya tinggi, nah subsidinya kita perkecil atau daerah lain yang pendapatannya kurang kita pertahankan,” jelas dia.

Politisi senior ini memberikan gambaran misalnya ditarik angka persentase subsidi dari dua sampai 10 persen untuk pengurangan subsidi. Tapi ini harus dengan sistem yang canggih dan ditunjang dengan teknologi yang matang.
“Supaya bisa memonitor terus, kalau tidak ada teknologi yang memadai untuk mengontrol pelaksanaan ini rasanya berat. Jadi harus ada sistem dan mekanisasinya harus jelas,” demikian Zulfan Lindan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top