Pengawasan

PKS: Tata Niaga Beras Buruk, Impor Bukti Pemerintah Tidak Berpihak ke Petani

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
DPR RI, Jazuli Juwaini minta pemerintah dibawah pimpinan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) segera mengendalikan laju harga beras di pasar
yang naik tajam beberapa pekan belakangan ini.

Kalau kenaikan harga beras tersebut tidak segera dikendalikan, jelas
Jazuli kepada Parlementaria.com melalui WhatsApp (WA), Minggu
(14/1) pagi, berdampak kepada tingginya inflasi.

Ujungnya, jelas anggota Komisi I DPR RI tersebut, tentu membenani
ekonomi masyarakat, terutama rakyat kecil yang sudah hidup susah
akibat himpitan ekonomi.

Wakil rakyat Dapil Banten ini mengkritisi kebijakan Pemerintah
mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand dengan
alasan untuk stok dan menstabilkan harga beras di pasaran.

Dikatakan, data menunjukkan bahwa produksi beras dalam negeri
sebenarnya surplus sebagaimana diakui Menteri Pertanian (Mentan)
Andi Amran Sulaiman.

Namun, di tengah surplus beras dan berbagai daerah Januari-Pebruari
ini memasuki masa panen, kebijakan impor beras jelas bukan solusi,
melainkan semakin menekan petani di dalam negeri.

Seperti diketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani
kecil dan petani penggarap dimana lahan yang mereka garap tak lebih
dari satu hektar. Karena itu, wajar mereka serta sejumlah Pemerintah
Daerah (Pemda) menolak masuknya beras impor.

Salah satu daerah yang menolak masuknya beras impor adalah
Provinsi Banten. Provinsi sebelah Barat Jakarta tersebut adalah salah satu lumbung beras nasional.

Kenaikan harga beras di tengah surplus produksi beras di berbagai
daerah, ini jelas menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam
mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional.

“Apalagi dalam mengatasi suatu masalah, Pemerintah yang berkuasa
sering mengambil langkah instan atau jalan mudahnya saja seperti
mengatasi kenaikkan harga beras dalam negeri dengan jalan impor
seperti dilakukan saat ini. Langkah tersebut menunjukkan tata niaga
perberasan yang sangat buruk,” kritik Jazuli.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan,
kata tokoh masyarakat Banten ini, Jazuli, lemah dalam berkoordinasi
dan supervisi.

Akibatnya, lanjut laki-laki kelahiran Bekasi ini, Pemerintah tak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok pangan yang ada di
pasar. “Ketika terjadi gangguan dalam rantai pasokan, harga langsung
naik,” bapak empat anak ini.

Kebijakan impor, kata Jazuli, jelas tidak tepat dan merugikan petani. Masuknya beras impor di tengah surplus produksi petani dipastikan memukul harga beras di tingkat petani dan memperburuk nasib petani. “Langkah impor menunjukkan keberpihakan dan perhatian Pemerintah kepada petani.”

Ke depan, jelas Jazuli, Fraksi PKS DPR RI menyarankan lima langkah
solusi tata niaga perberasan nasional agar Pemerintah tidak mudah
impor dalam meredam gejolak harga.

Pertama: Pemerintah perlu menglevaluasi Permendag 57/2017 tentang
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Permentan
31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Kedua, Pemerintah harus menyederhanakan mata rantai pasok atau
supply chain. Ketiga, perkuat peran Bulog dalam stabilitas harga dan
pasokan. Keempat, perjelas peran dan fungsi Satgas Pangan. Kelima,
perkuat koordinasi lintas departemen terutama antara Mentan dan
Mendag. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top