Polhukam

Fakta Minta Kejagung dan KPK Usut Kasus Terbitnya HGB Pulau Reklamasi

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (Fakta), H Anhar Nasution menilai, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil tidak paham atau kurang memahami persoalan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (Hpl).

Itu dikatakan Anhar yang juga pimpinan Panitia Kerja (Panja) Pertanahan Komisi II DPR RI 2004-2009 kepada Parlementaria.com
melalui WhatsApp (WA), Minggu (14/1) menanggapi permintaan Gubernur
DKI Jakarta, Anis Baswedan untuk membatalkan sertifikat HGB pulau
reklamasi yang sudah diterbitkan Kementerian ATR/BPN.

Menyimak ucapan Anis ketika pelantikan Dewan Masjid Indonesia (DMI)
oleh wakil Presiden Jusuf Kalla di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (12/1), kata Anhar, Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, sebelumnya dia sudah mengirim surat permohonan Pembatalan Sertipikat Pulau D
kepada Mentri ATR/BPN RI Sofyan Djalil.

Bahkan Anis menjelaskan, sebelum mengirim permohonan pembatalan,
dia sudah menjumpai dan berkonsultasi dengan Sofyan Jalil. Dalam
pertemuan itu, Menteri ATR/BPN ini menyarankan agar Anis mengajukan
permohonan pembatalan kepada Kementerian ATR/BPN.

“Jadi, atas saran dan arahan Sofyan Djalil, Anis lantas melayangkan
surat permohonan itu kepada Kementerian ATR/BPN,” ungkap Anhar
menirukan ucapan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 tersebut.

Jika kita menyimak dengan cermat kasus ini, lanjut Anhar, bakal terlihat jelas bahwa pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Kerja untuk Kementerian ATR/BPN tersebut kurang memahami persoalan atas penerbitan HGB diatas Hpl.

Selain itu, yang bersangkutan juga kurang paham etika pemerintahan
atau mungkin ‘kalap’ atau bingung untuk menjawab surat resmi dari
instansi pemerintah seperti yang dikirim Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta yang ditandatangani Gubernur Anis Baswedan.

“Buktinya, surat permohonan pembatalan HGB yang dikirim Pemprof DKI
Jakarta sebagai instansi resmi pemerintah dijawab Sofyan Djalil dengan cara menggelar jumpa pers,” kata Anhar.

Namun, jelas wakil rakyat 2004-2009 dari Dapil Provinsi Aceh tersebut, ada dugaan jika Sofyan Djalil paham etika itu tetapi sengaja menjawabnya dengan melakukan siaran pers, hal ini bakal menimbulkan dampak politis dan menimbulkan kegaduhan baru politik di tanah air dengan sasarannya Presiden Jokowi tidak mampu mengatur manajemen pemerintahan.

“Jadi, saya melihat ada usaha dari Sofyan Djalil untuk menyeret-nyeret Presiden Jokowi ke ranah reklamasi Pulau di pantai utara Jakarta.Karena itu, persoalan ini perlu ditindaklanjuti. Jangan sampai Presiden yang sudah berjuang susah payah untuk mensejagterakan rakyat terseret-seret kepada persoalan beliau tidak mengetahui dan mengikutinya,” kata Anhar.

Menurut pengetahuan saja, lanjut Anhar, terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) di atas Hpl tidak salah dan sah secara hukum.
Bahkan Negara memberi kewenangan kepada instansi Pemerintah yang
memegang Hpl tersebut untuk memanfaatkan termasuk melakukan
kerja sama dengan pihak ketiga.

Namun, yang perlu diperhatikan untuk terbitnya SHGB perlu ada
perjanjian antara pemegang Hpl dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta
dengan penerima Hak Guna Bangunan (HGB).

Dalam perjanjian itu diatur antara lain hak dan kewajiban pemegang
HGB diantaranya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang mengatur
Fasilitas Sosial (Fasos), Fasilitas Umum (Fasum) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Setelah kesemua itu terpenuhi, selanjutnya dibuatkanlah Peraturan
Daerah (Perda) yang mengatur dan memayungi pelaksanaan
pembangunan diatas HGB tsb.

Untuk lahirnya Perda yang mengatur pemanfaatan pulau reklamasi
tersebut telah jatuh korban mantan yakni anggota DPRD DKI dan pihak
pengembang. Mereka telah di vonis penjara.

Itu artinya, Perda atas pulau reklamasi tersebut belum terbit. Kalaupun ada, kata Anhar, pastilah cacat hukum. “Bahkan lebih aneh lagi, kenapa sudah terbit SHGB yang luasnya sama dengan luas Hpl yakni 31,2jektar.

“Bagaimana bisa diterima akal sehat. Dari sini, saya berkesimpulan
bahwa proses penerbitan HGB diatas Hpl itu salah dan melawan hukum
karena Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No: 1 tahun 77 jo Permen Agraria/kbpn No: 9/1999 Tentang Tatacara Pemberian dan
Pembatalan Hak atas Tanah Nrgara dan Hak Pengelolaan.”

Dapat dipastikan, jelas Anhar, seorang pejabat pemerintah yang telah
melakukan pelanggaran hukum mengarah kepada penyalahgunaan
jabatan dan berindikasi kuat memperkaya orang lain.

“Sanksi hukum pidananya sangat berat. Untuk itu, kami dari LSM Fakta mendesak aparat penegak hukum dalam Hal ini Kejaksaan Agung dan
KPK segera bertindak, mengusut kasus ini,” demikian Anhar Nasution.(art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top