Polhukam

Formappi Nilai ‘Nyanyian’ La Nyalla Bukti Ada Praktik Mahar Dalam Politik

PARLEMENTARIA– Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebatian Salang menilai, ‘nyanyian’ Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti di media massa soal mahar politik menginformasikan adanya praktik itu dalam setiap gelaran pemilihan kepala daerah.

Pembenaran mahar untuk partai politik (parpol), kata Sebastian, sangat berbahaya terhadap demokrasi di Indonesia. “Gagasan tersebut akan dimanfaatkan para broker, oknum parpol yang bermain,” kata dia dalam bincang Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Sabtu (13/1).

Mahar politik mencuat dan menjadi pembicaraan hangat publik setelah ‘nyanyian’ La Nyalla yang tidak diberi rekomendasi Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

“Belum tentu juga (mahar didistribusikan) ke parpol. Daya rusak mahar itu bisa buat parpol. Parpol membuka kebusukan diri karena ulah satu dua orang (oknum) ini,” ujar Sebastian.

Dikatakan, persoalan mahar politik memang membuka diskusi tentang pembiayaan parpol. Karena itu, kata Sebastian, parpol harus transparan dalam pembiayaan aktivitas partai.

“Parpol harus terbuka berapa dianggarkan masing-masing level (pemilu). Kalau ada tarif resmi dan deklarasikan itu (mahar) jelas masuk ke partai. Itu tarif disampaikan ke calon bukan operasional partai,” kata dia.

Soal pembiayaan, kata Sebastian, sejatinya parpol sudah lama dibiayai oleh negara. Namun, parpol selalu mengeluh pembiayaan tergolong minim. Acapkali parpol meminta peningkatan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini biaya parpol didapatkan dari negara berdasarkan jumlah suara pemilu, dengan hitungan Rp108 per suara sah. Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan dana parpol menjadi Rp 1.071 per suara sah. “Rekomendasi KPK itu dinaikkan sehingga biaya buat parpol tercukupi.”

Namun, kata Sebastian, kenaikan dana untuk parpol juga ada tantangan yakni parpol bersangkutan harus profesional dan transparan menyampaikan penggunaan dana dari negara itu.

“Tapi, maukah parpol mengelola transparan keuangan negara? Jangan-jangan parpol tidak mau kelola secara transparan. Mahar politik jangan-jangan menguntungkan oknum parpol,” jelas dia.

Sebastian menduga, ada oknum dalam politik yang justru berusaha melanggengkan dan memelihara mahar politik tersebut dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top