Polhukam

Presidium IPW Minta Satgas Anti Politik Uang Segera Usut ‘Nyanyian’ La Nyalla

PARLEMENTARIA.COM– Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang yang dibentuk Kapolri Jendral Tito Karnavian harus mengusut ‘nyanyian’ La Nyalla Matalutti soal dirinya diminta uang Rp 40 miliar agar bisa ikut dalam pemilihan gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni mendatang.

Desakan pengusutan tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Wacht (IPW), Neta S Pane dalam keterangan melalui WhatsApp (WA) yang diterima Parlementaria.com, Jumat (12/1).

Dalam ‘nyanyian’, La Nyalla Mattalutti mengaku diminta uang oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto Rp 40 miliar kalau memang mau ikut dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur mendatang.

Namun, Neta tidak menjelaskan kapan dan dimana Prabowo minta uang kepada La Nyalla. “Desakan tersebut bertujuan kasus poltik uang dibalik Pilkada serentak 2018 terbongkar. Selain itu juga sekaligus membersikan nama Prabowo, kalau yang bersangkutan tidak melakukannya.”

Dengan pengusutan ‘nyanyian’ La Nyalla tersebut, IPW berharap dapat dibongkar kasus politik uang yang selama ini sering diberitakan tetapi susah untuk pembuktiannya.

“Dengan pengusutan, dapat diketahui siapa saja yang terlibat dan siapa pula menjadi korban. Dan, partai politik mana saja yang bermain atau doyan politik uang.

“Kasus La Nyalla harus menjadi pintu masuk buat Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan pilkada bersih dan berkualitas sehingga ke depannya diharapkan terpilih pemimpin yang juga berkualitas serta memang bekerja meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Sebelum nyanyian La Nyalla, Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga pernah diberitakan bahwa dirinya diminta uang Rp 10 miliar oleh oknum Partai Pohon Beringin itu agar bisa mendapat rekomendasi untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018.

Apa yang dikatakan La Nyalla maupun Dedi, sebenarnya bukanlah baru. “Isu uang mahar sudah jadi rahasia umum dibalik pencalonan kepada daetah. Namun, belenggu uang mahar itu sulit dibuktikan,” kata Neta.

Padahal, lanjut Neta, adanya uang mahar menjadi salah satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah. Sepanjang 2017 saja, sedikitnya delapan kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK).

Dengan adanya Satgas Anti Politik Uang bentukan Kapolri, isu uang mahar harus diusut. “Pengakuan La Nyalla jadi momentum buat Satgas untuk membongkar sinyalemen ada uang mahar dibalik penyelenggaraan pilkada.”

Bagaimana juga, kasus mahar tersebut merupakan bagian dari politik uang dibalik penyelenggaraan Pilkada. Kasus uang mahar ini pula yang membuat Pilkada dan pemimpin yang terpilih banyak tidak berkualitas.

Memang untuk sementara, kasus La Nyalla maupun Dedi Mulyadi belum ada unsur pidananya, sehingga sulit buat Satgas untuk memprosesnya secara hukum. Namun, yang pasti kasus ini sarat dengan urusan etika dan moralitas politik.

Agar kedepannya perkara mahar serta politik uang dapat diminimalisir, Satgas bisa menggunakan UU Pemilu, KUHP dan ketentuan lain untuk menelusurinya agar kasusnya bisa terkuak.

Untuk itu, Satgas perlu mendatangi La Nyalla maupun Dedi Milyadi untuk menggali kebenaran pengakuan mereka serta mencari tahu siapa saja saksi dan mencari peluang untuk membongkar kasusnya ke jalur hukum.

Meski tak bisa diproses secara hukum, lanjut Neta, tetapi dari penjelasan La Nyalla maupun Dedi Mulyadi dan saksi-saksi lain, Satgas sudah punya bahan untuk mengantisipasi atau bahkan bisa melakukan OTT kemudian hari.

Pengakuan La Nyalla walau tak bisa diproses secara hukum, tapi sudah menjadi pukulan telak buat Prabowo dan Gerindra. Namun, bila apa yang dikatakan La Nyallatidak benar, Prabowo dapat melaporkannya ke polisi karena pencemaran nama baik. “Agar transparan, Prabowo perlu juga melakukan klarifikasi tentang pengakuan La Nyalla itut.”

Terlepas dari itu, IPW memberi apresiasi La Nyalla yang telah membuka kasus ini ke publik sehingga sinyalemen uang mahar dalam Pilkada 2018 semakin nyata.

Sekarang tinggal bagaimana caranya Satgas membuat strategi untuk mengusut kasus itu. IPW berharap, Satgas menjadikan kasus La Nyalla sebagai momentum untuk memantau, memburu atau menciduk pelaku politik uang dibalik Pilkada 2018.

“Dengan begitu, keberadaan Satgas Anti Politik Uang yang dibuat Kapolri benar nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” demikian Neta S Pane. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top