Polhukam

MK Tolak Uji Materi PT, Hetifah: Ambang Batas Tidak Memunculkan Capres Tunggal

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).

Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, keputusan MK final dan mengikat. “Hari ini MK sudah memutuskan uji materi tentang pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (PT). Saya berharap, semua pihak menghormati putusan tersebut”, kata wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Politisi perempuan ini mengatakan, sesungguhnya pengaturan ambang batas bukan dimaksud untuk memunculkan capres tunggal sebagaimana dianggap banyak pihak.

Wanita berhijab ini menjelaskan, ambang batas itu dimaksudkan UU Pemilu agar tidak muncul capres tunggal. Misalnya, pasal 229 ayat (2) disebutkan bahwa KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.

Atau, kata Hetifah, pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Seperti diberitakan sejumlah media, MK menolak uji materi pasal 222 UU No: 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1).

MK menimbang, Presidential Threshold sangat relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ketentuan presidential threshold, Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki dukungan di parlemen. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top