Pengawasan

IPW Dukung Gagasan Kapolri Bentuk Satgas Anti Politik Uang Pilkada Serentak

PARLEMENTARIA.COM–Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi dan mendukung gagasan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Selama ini, kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Kamis (11/1), politik uang dalam pilkada terbiarkan, baik itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun Polri.

Akibatnya, lanjut Neta, pasca pilkada tidak sedikit kepala daerah tertangkap dalam kasus korupsi karena mereka harus mengembalikan modal yang cukup besar untuk membiayai dirinya maju sebagai calon kepala daerah, termasuk memberikan uang kepada ratusan ribu pemilih untuk mendapatkan suara.

Menurut Neta, Satgas Anti Politik Uang tersebut merupakan sebuah terobosan Tito untuk mewujudkan pilkada yang bersih sehingga diharapkan tercipta demokrasi berkualitas.

Karena itu, IPW berharap keberadaan Satgas ini berkelanjutan, minimal sampai pemilihan legislatif dan pilpres 2019 yang pelaksanaannya juga berlangsung serentak pertengahan tahun depan.

Soalnya, keberadaan Satgas tersebut adalah bagian dari tugas kepolisian seperti yang diamanatkan Tri Barata, yakni polisi sebagai penjaga moral masyarakat. Mulai Kamis (11/1) Satgas sudah bisa bekerja maksimal.

Malah, kata Neta, seharusnya Satgas sudah bekerja saat partai partai mengincar para bakal calon agar terdeteksi kebenaran isu mahar dari para calon untuk partai politik di Pilkada 2018 ini. Bagaimana juga, mahar yang jumlahnya dikabarkan cukup besar diberikan calon kepada partai politik adalah bagian dari politik uang.

Guna melancarkan kinerja Satgas, Polri harus menggerakkan semua jaringan terutama untuk mencari informasi keberadaan politik uang di berbagai daerah. Intelijen, polsek dan polres harus menjadi ujung tombak untuk mendeteksi dugaan politik uang di pilkada.

Wewenang Polri untuk memburu politik uang ini sangat luas. Beda dengan KPK yang cakupan lembaga ad hoc hanya sebatas politik uang di kalangan penyelenggara negara saja.

Tetapi Satgas bentukan Kapolri ini lebih luas. Para pelaku politik uang bisa dijerat Polri dengan pasal berlapis, mulai dari UU Tipikor, UU Pemilu, UU Parpol hingga KUHP.

Sedangkan dasar hukum penindakan politik uang itu tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) dan 187A sampai 187D UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 73 ayat 1 UU itu menegaskan, Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Ayat 2, Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat 3, Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana.

Ayat 4, Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Ayat 5, Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menggugurkan sanksi pidana.

Ancaman pidananya, di Pasal 73 ayat 4 disebutkan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

IPW berharap Satgas Anti Politik Uang Polri bersikap serius menjalanlan tugasnya agar kasus kasus korupsi sebelum pilkada maupun saat kepala daerah terpilih bisa dikurangi. Sehingga Polri bisa membantu terciptanya pilkada yang bersih, berkualitas, aman, dan demokratis. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top