Polhukam

Partai Pimpinan Megawati Harus Bersyukur dan Berterima Kasih Kepada PPP Sumut

PARLEMENTARIA– PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri pantas bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Partai Petsatuan Pembangunan (PPP). Dengan dukungan partai berbasiskan umat Islam, PDIP akhirnya dapat mengusung Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara.

Keputusan memberikan dukungan disertai dengan kontrak politik dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di provinsi itu.

Sebelumnya, kata Sekjen DPP PPP, Arsul Sani kepada sejumlah awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/1), ada keberatan dari DPW dan DPC PPP Sumut dan Kabupaten/kota di provinsi itu.

“Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam. Kontrak politik itu, telah disepakati kedua pasangan cagub dan cawagub,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut master hukum ini, semula ada gelombang protes di DPW PPP Sumatera Utara soal opsi mendukung Djarot-Sihar. Untuk meyakinkannya, dibuatlah kontrak politik yang akhirnya disepakati Djarot-Sihar.

Karena itu, DPP PPP memutuskan memberi dukungan untuk Djarot dan Sihar, mengingat tanpa PPP PDIP tak bisa maju sendirian. “PPP sampaikan ke Pak Sihar yang kebetulan nonmuslim dan menjadi keberatan teman-teman PPP Sumut. Tapi, nantinya tetap akan silaturahmi dengan muslim lebih baik.”

Empat kesepakatan kontrak politik antara PPP dengan PDIP atas dukungan yang diberikan kepada Djarot dan Sihar: 1. Djarot dan Sihar akan mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan PPP, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas. Tahun lalu, PPP mendistribusikan lebih dari 50.000 Al Quran di luar Pulau Jawa.

2. PPP minta agar mengalokasikan lebih besar lagi dan secara khusus di APBD nanti kalau mereka yang menjadi gubernur dan wagub, untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan ponpes yang ada di sana.

3. Djarot dan Sihar diminta agar mendorong lahirnya peraturan daerah melarang atau membatasi peredaran miras di wilayah Sumut. 4. Selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top