Pengawasan

LBH Jakarta Adukan Banyak Terjadi Salah Tangkap Dalam Penegakan Hukum ke DPR

PARLEMENTARIA.COM– Dalam penegakan hukum di tanah air, kasus salah tangkap sering terjadi. Orang awam atau rakyat kecil yang tidak mengerti hukum kerap menjadi korban salah tangkap dan Kepolisian Negara harus bertanggung jawab atas banyaknya kasus salah tangkap yang berujung pada munculnya peradilan sesat.

Itu terungkap saat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadu ke Komisi III DPR RI, Rabu (10/1). Pihak LBH mengatakan, Ibu Marni yang punya putra bernama Andro Supriyanto mengalami kasus salah tangkap dan sempat dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana. Di PN Jaksel ia divonis bersalah. Tapi di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ia dinyatakan tidak bersalah.
Atas kasus salah tangkap itu, Ibu Marni mengajukan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP jo. PP No.92/2015.

Ganti kerugian dikabulkan PN Jakarta Selatan, 23 Agustus 2016. Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada Menteri Keuangan membayar ganti rugi Rp 36 juta. Tapi ganti rugi tak kunjung dibayarkan Kementerian Keuangan dengan alasan belum ada Permenkeu untuk mencairkannya.

Mendengar pengaduan ini, Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi menyerukan agar Ibu Marni yang anaknya menjadi korban salah tangkap terus bergerak mencari keadilan. Dan Komisi III akan membantu mempertanyakannya kepada Kapolri.

“Kasus ini cukup menarik. Ada Peratruran Pemerintah yang dibuat sendiri. Harusnya efektif karena sudah dibuat. Tapi kalau (penegak hukum) banyak berdalih, menurut saya tidak tepat ketika negara berhadapan dengan rakyatnya. Ini jadi catatan sendiri bagi legislatif. Jadi Ibu Marni tidak usah khawatir,” ucap Taufiq.

Pada kesempatan serupa, Arteria Dahlan mengungkapkan, kasus salah tangkap sangat banyak terjadi. Bahkan, katanya, 30 persen kasus salah tangkap terjadi dalam proses penegakan hukum.

Dia memuji kerja LBH Jakarta yang memberi advokasi dan semangat kepada korban salah tangkap ini. “Potensi pengadailan sesat sangat besar di tengah kualitas hakim, jaksa dan polisi seperti sekarang. Salah tangkap itu banyak sekali.”

Penyidik di Kepolisian kerap mengemas kasus salah tangkap ini dengan baik, sehingga bisa diajukan ke pengadilan. Ini kasus serius. Polri harus menerapkan pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

“Kapolri harus bertanggung jawab. Sejak ada restorative justice tidak perlu lagi menunggu uang ganti rugi dari Kemenkeu. Tapi, uang ganti rugi akibat salah tangkap ini bisa diambil dari anggaran Polri sendiri untuk diberikan kepada Ibu Marni,” jelasnya. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top