Legislasi

Diterima Fahri Hamzah, Ulama Madura Minta LGBT Dimasukan Dalam KUHP

PARLEMENTARIA.COM– Aliansi Ulama Madura (AUMA) menemui Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/1). Pada pertemuan itu, mereka menyampaikan beberapa hal terutama terkait Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Sekjen AUMA, Fadholi Muhammad Ilham mengatakan, mereka meminta LGBT dimasukan dalam klausul pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “LGBT itu dosa besar dan kami mohon agar dimasukan dalam klausul pembahasan KUHP terutama dalam Pasal 292,” kata Fadholi.

AUMA menekankan Pasal 292 KUHP agar tentang pengertian zina itu diperluas, tidak hanya mereka yang beristri atau bersuami. Zina juga dikenakan kepada semua, baik itu kepada yang bersuami atau tidak bersuami, laki-laki maupun perempuan, baik itu laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan, dewasa maupun belum dewasa. Jadi, pengertiannya diperluas.

AUMA juga minta LGBT agar dalam pembahasannya tidak hanya memandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM) ala barat, juga harus memperhatikan deklarasi HAM di Kairo 1998 yang menyatakan, hukum dibentuk bersumber antara lain kepada agama, adat istiadat, kearifan lokal dan sosial kebudayaan di wilayah setempat.

“Indonesia telah menandatangani hal itu, oleh karena itu tidak ada alasan lagi kalau LGBT tidak dimasukan dalam tindakan Kriminal dan tidak diancam dengan pidana,” papar Fadholi.

AUMa juga memohon aspirasi dari para ulama yang memperjuangkan bangsa Indonesia khususnya Agama Islam, agar ini dikawal terutama di sidang paripurna DPR. “Kawalan sangat kami harapkan. Kami khawatir jangan aspirasi ini dibelokan hanya karena gara-gara ingin menjembatani keinginan barat dan orang-orang yang setuju LGBT.”

Perwakilan para ulama itu bersyukur, aspirasi mereka diterima DPR. “Alhamdulillah DPR mendukung aspirasi ini dan tidak ada agama apapun yang menghalalkan LGBT terutama Indonesia, dan Fahri Hamzah pun siap mengawal aspirasi kami,” ujar Fadholi.

Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah meminta ulama selalu memberikan nasehat kepada pemerintah dan pemerintah harus mendengarkan dan melaksanakan nasehat itu. Tanpa nasehat ulama maka pemerintah melenceng dari tujuan didirikannya NKRI. Karena NKRI berdiri atas perjuangan dan peran serta dari ulama. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top