Pengawasan

Aparat Penegak Hukum Jangan Mau Diperalat Untuk Kepentingan Politik

PARLEMENTARI8A.COM– Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan, persaingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu berpotensi terjadi praktik tidak sehat.

Berbagai macam cara digunakan lawan untuk menjatuhkan pesaingannya mulai dari kampanye hitam sampai dengan memperalat aparat pemerintah guna kepentingan politik tentu tidak dibenarkan dalam aturan main berdemokrasi.

“Karena itu, saya ingatkan agar penegak hukum jangan mau diperalat momen Pilkada guna menjatuhkan salah satu pasangan calon. Harus dihentikan. Yang harus dihindari jangan, sampai penegak hukum dijadikan alat menjatuhkan lawan,” kata dia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Untuk mangatisipasi cara-cara tidak sehat dalam Pilkada 2018 ini, DPR tengah menyiapkan rapat koordinasi membahas hal itu. “DPR mengundang Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Bawaslu, Mendagri dan KPU untuk rapat bersama.”

Selain itu, kata politisi senior Partai Golkar tersebut, Bawaslu juga harus mengawasi institusi seperti Polri, TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada.

“Saya lagi mempersiapkan rapat gabungan yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR bidang Polhukum Fadli Zon supaya rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu, KPK, Mendagri, KPU dan Komisi II dan III DPR,” kata dia.

Zainudin sepakat dengan imbauan Kapolri bahwa semua proses hukum terkait paslon yang bertarung di Pilkada harus dihentikan. Sebab, dia khawatir para institusi penegak hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan pasangan tertentu.
Pihaknya meminta proses hukum bagi calon kepala daerah bisa ditunda saat tahapan pilkada berlangsung. Pernyataan itu sesuai Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang mendukung kebijakan tersebut.

Menurut politikus Golkar itu, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penyelengaraan Pilkada yang berpotensi menyebabkan kerawanan. Tiga hal tersebut, katanya, harus dihindari agar Pilkada berjalan aman dan damai.

Dikatakan, kita harus hindari betul isu-isu yang memancing karawanan seperti isu SARA, politik uang dan kampanye hitam di media sosial. Untuk itu, para institusi yang terlibat dalam Pilkada harus meredamkan isu-isu tersebut.

“Harus banyak mendorong faktor-faktor pendingin, dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama untuk mengimbau supaya Pilkada ini Pilkada damai,” demikian Zainuddin Amali. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top