Polhukam

Fikri Faqih: Jangan Jadikan Isu Pendidikan Jargon Kampanye Kepala Daerah

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta kepada para calon kepala dan wakil kepala daerah yang ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 tidak menjadikan isu pendidikan sebagai jargon kampanye.

Soalnya, kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, yang terjadi jauh antara janji dengan realita yang ditemui di lapangan. “Saya mencermati, hampir pasti para calon kepala daerah mengusung isu pendidikan sebagai jualan mereka untuk mendulang suara dari rakyat.”

Hal itu dikatakan wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini menanggapi digelarnya pilkada serentak di 171 kabupaten/kota Juni mendatang. “Selain isu pendidikan, para calon dipastikan bakal mengusng isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraaan rakyat,” kata wakil rakyat yang baru saja meraih gelar doktor itu, Senin (8/1).

Saking seringnya isu pendidikan dijadikan andalan para calon yang bertarung di Pilkada, kata pemerhati pendidikan ini, hampir pasti isu ini akan terus dijual.
Namun, sayangnya hal tersebut tidak diikuti dengan realisasi perbaikan sarana pendidikan usai para calon terpilih. Apalagi di seantero negeri ini, jumlah sekolah dengan kelas rusak mencapai 70 persen.

Bahkan, kata Fiqri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengungkaplam bahwa sudah banyak daerah angkat tangan untuk mengatasi masalah sekolah yang rusak di daerah mereka.

Mengenai adanya Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda) memang telah mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah, salah satunya urusan pendidikan.

Karenanya setiap daerah memiliki perangkat kerja sendiri (SKPD) yang khusus menangani urusan pendidikan dan langsung bekerja di bawah Walikota, Bupati atau Gubernur.

Selain Pemerintah Pusat, Kepala Daerah ikut bertanggungjawab atas kemajuan pendidikan di daerahnya. Namun, sistem otonomi yang begitu luas diberikan kepada Pemerintah Daerah, terbukti gagal dimanfaatkan dengan baik.

“Khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui infrastruktur. Buktinya, terdapat 1,3 juta lebih ruang kelas yang rusak, dari 1,8 juta total secara nasional,” ungkap Fikri.

Selain itu, tambah Fikri, adanya itikad yang kurang baik juga ditunjukkan oleh tidak terserapnya Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat yang begitu besar.

Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/ 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Rp 8,4 triliun DAK tidak disalurkan daerah dengan berbagai alasan.

“DAK adalah representasi dana pusat yang penggunaannya harus seoptimal mungkin oleh daerah, agar pembangunan dapat merata. Bila uang yang ada saja tidak terserap, bagaimana mau mengoptimalkan pendapatan daerah untuk membangun sektor pendidikan.”

Fikri menyayangkan banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Sebagian besar bahkan terkait penyelewengan dana pendidikan, yang menempati porsi terbesar dalam anggaran pemerintah.

Dikatakan, hampir setengah kasus korupsi di daerah terkait dana pendidikan. Itu karena daerah melalui pimpinannya kurang mendorong proses penganggaran yang partisipatif dan terbuka.

“Saya berharap agar publik semakin cerdas dalam memilih calonnya di Pilkada nanti, terutama yang memiliki kerja nyata dan terbukti bersih dan peduli,” demikian Abdul Fikri Faqih. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top