Pengawasan

Endang Minta Pemerintah Segera Klarifikasi Kenaikan PPN Arab Saudi

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti minta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakuka klarifikasi atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lima persen yang dilakukan Arab Saudi.

Setelah diklarifikasi, kata politisi perempuan Partai Golkar tersebut, pemerintah bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi sekaligus menghitung ulang komponen biaya haji.

“Kenaikan PPN itu pasti berdampak pada semua biaya komponen haji dan umroh. Harus segera diambil terobosan oleh pemerintah melalui duta besar Indonesia di Arab Saudi,” kata Endang jelang ikut Rapat Paripurna pembukaan sidang di periode ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Dikatakan Endang, harus ada komunikasi dengan pemerintah Saudi Arabia sehingga dikethaui kenapa ada kenaikan PPN lima persen. Sebelumnya, tidak ada gambaran adanya kenaikan seperti ini.

“Jadi pengumuman itu sangat mendadak. Apalagi, ini menjelang penetapan biaya haji 2018,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah IV yang meliputi Wonogiri, Sragen dan Karang Anyar ini.

Dikatakan, Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Harusnya pemerintah Indonesia mampu menego pemerintah Arab Saudi dengan posisi tawar sebagai pengirim jamaah terbanyak.

Menurut perempuan berhijab kelahiran Wonogiri, 16 April 1966 itu, ada beberapa komponen biaya haji yang mungkin saja terkoreksi sebagai imbas dari kenaikan PPN. Misalnya, catering, hotel dan maktab.

Komponen itu sangat signifikan memengaruhi biaya haji. Karena itu, Endang berharap, komponen itu tidak mengalami kenaikan. Biaya lain seperti pakaian jamaah tidak terlalu berpengaruh terhadap pembiayaan haji. “Kalau kenaikan terus dibebankan kepada jamaah, ini jadi keprihatinan kita,” ucap Endang.

Bila kenaikan PPN lima persen itu berimbas pada biaya komponen penting haji dan umroh, kata dia, pemerintah harus segera mengambil langkah penyesuaian biaya.

Namun, sebisa mungkin tidak memberatkan calon jamaah haji dan umroh. “Kita harapkan negosiasi pemerintah bisa gol, sehingga pembiayaan haji tidak naik. Pemerintah jangan diam saja. Selama masih bisa diusahakan, why not,” kilah Endang lagi.

Untuk penyelenggarakan ibadah haji 2018, DPR dan Pemerintah belum menetapkan biaya haji. Kemenag belum melaporkan penyelenggaraan haji tahun lalu sehingga DPR belum bisa melakukan evaluasi. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top