Pengawasan

Hetifah Minta Semua Pihak Waspadai Potensi Konflik Pilkada 2018

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018 mendatang.

Menurut politisi senior Partai Golkar itu, setidaknya ada tiga potensi konflik yang akan terjadi yakni jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar, penyelenggara pemilu yang mendekati masa habis jabatan serta anggaran yang begitu besar dan rawan disalahgunakan.

Pada Pilkada kali ini terdapat daerah dengan jumlah pemilih yang begitu besar. Kondisi ini tentu rawan konflik, sehingga menuntut jumlah personel keamanan yang besar pula.

“Apalagi, pengaruh Pilkada di DKI Jakarta tahun lalu yang masih terasa cukup kuat,” jelas perempuan berhijab tersebut dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (8/1).

Berkenaan dengan masa jabatan penyelenggara pemilu yang akan habis dan anggaran Pilkada cukup besar, jelas perempuan kelahiran Bandung itu, sedikit banyak bisa menimbulkan potensi konflik.

“Masa jabatan yang akan berakhir ini kan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan peserta Pilkada. Nah, ini jangan sampai terjadi,” pesan Hetifah.

Terkait keamanan Pilkada, Hetifah meminta penyelenggara Pemilu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan. Menurut dia, kerjasama itu sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sedangkan dalam hal pencetakan kertas suara hingga pendistribusian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melibatkan Polri dan TNI dalam segi pengamanannya.

“Pasal 82 UU Pilkada misalnya, mengamanatkan adanya kerjasama penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan dalam mengawal proses pencetakan kertas suara hingga pendistribusian ke TPS-TPS.”

Hetifah juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membantu mengawal jalannya Pilkada 2018 yang demokratis. “Agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.”

Terkait dengan beberapa kandidat berasal dari berbagai latar belakang profesi, termasuk anggota aktif TNI dan Polri, Hetifah mengatakan, buat anggota TNI-Polri aktif, harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada.

“UU No:10/ 2016 tentang Pilkada jelas mengatur jika ada TNI dan Polri yang masih aktif dan mencalonkan diri di Pilkada harus mundur sejak ditetapkan sebagai calon. Pengaturan ini bisa dilihat di pasal 7 ayat (2) huruf t,” jelas Hetifah.

Pengaturan dalam UU Pilkada itu sejalan dengan yang diatur dalam UU No: 2/2002 tentang Kepolisian RI dan UU No: 34/ 2004 tentang TNI.
Kalau di UU Polri diatur di Pasal 28 ayat (3) bahwa anggota Kepolisian NRI dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diriDinas Kepolisian. Sedangkan di UU TNI diatur di Pasal 47, bahwa Prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan.

Ditegaskan, kewajiban harus mundur dari keanggotaan TNI-Polri ketika mencalonkan diri di Pilkada merupakan penegasan TNI-Polri dilarang berpolitik praktis.

Ketika ada anggota TNI-Polri yang masih aktif dan ingin maju dalam Pilkada, konsekuensinya harus mundur. “Kita ingin TNI-Polri netral di Pilkada maupun Pemilu.”

Aparat baik TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pendaftaran, kampanye hingga haripemungutan suara. Hetifah mendorong peningkatan kerja sama TNI-Polri dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis.

“Bawaslu RI kan sudah memetakan daerah rawan di Pilkada 2018. Ya, kita minta kerja sama lebih intens antara penyelenggara Pemilu dengan aparat keamanan,” demikian Hetifah Syaifudian. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top